Suara.com - Kandidat presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang berdasarkan hasil hitungan surat suara sementara, unggul dalam perolehan suara pemilihan presiden, pada Selasa (10/5/2016) mengumumkan rencana untuk melakukan perombakan radikal terhadap sistem negara kesatuan Filipina yang mirip dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Menurut juru bicara Duterte, Peter Lavina, sang mantan Wali Kota Davao tersebut ingin mengadopsi sistem pemerintahan parlementer dan mengubah Filipina menjadi negara federal.
"Itu membutuhkan konsensus nasional yang luas, dimulai dengan meminta kongres melakukan konvensi konstitusi," kata Peter Lavina kepada pers.
"Akan ada penulisan ulang terhadap konstitusi kita," sambungnya.
Usulan untuk membagi pemerintahan yang selama ini terpusat di ibu kota, untuk memberdayakan provinsi-provinsi, sejalan dengan perjuangan Duterte yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan. Ia menuding pemerintah berkuasa sebagai pemerintah yang korup.
Lavina juga mengatakan, Duterte akan mengupayakan kesepakatan damai dengan kelompok-kelompok pemberontak di kawasan selatan kepulauan Filipina. Selama ini, pemerintah berkuasa tak mau berkompromi dan memilih jalur perang melawan militansi.
Sikapnya yang menentang tradisi politik kerap dibandingkan dengan kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.
Dalam kampanyenya, lelaki yang kerap menggunakan bahasa-bahasa kasar ini berjanji tidak akan berkompromi dengan kriminalitas dan penyalahgunaan obat terlarang di Filipina.
Duterte memang belum dipastikan menang. Namun, hasil hitungan tak resmi badan pemantau pemilihan presiden menunjukkan bahwa dirinya unggul jauh dari rival-rivalnya. Pada Selasa siang, Duterte tercatat sudah menguasai 39 persen suara. Ia unggul 6 juta suara lebih banyak dari saingat terdekatnya, dengan 90 persen suara yang sudah dihitung, dari 54 juta pemilih. (Reuters)
TERPOPULER
