Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meluncurkan buku berjudul Birokrasi Digital di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Dalam sambutan, Yasonna menuturkan buku tersebut merupakan keberhasilan kementerian dalam mengembangkan birokrasi digital.
"Birokrasi menciptakan rohnya sendiri, kadang-kadang birokrasi menjadi jeruji besi, diperlukan perubahan untuk mempercepat pelayanan publik. Kita sudah memasuki digital civil society, dimana-mana teknologi. Tanpa mengikuti perkembangan kita akan tertinggal," ujar Yasonna, Senin (13/6/2016).
"Kalau tidak mengikuti, kita tertinggal. Kalau kita tidak berubah, kita jadi barang antik, kalau birokrasi tak mengikuti era digital maka jadi barang antik," Yasonna menambahkan.
Dia berharap birokrasi digital bisa mempercepat pelayanan publik. Seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo birokrasi yang menghambat layanan publik harus ditinggalkan.
"Bagaimana peran mempercepat pelayanan publik melalui sistem online," kata Yasonna.
Dia juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang didapat Kemenkumham, di antaranya penghargaan atas inovasi pelayanan publik terbaik, terbaik konsistensi komputer rekrutmen ANS dan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
"Perjalanan panjang kita laksanakan, baik berada di pusat di daerah dan unit pelaksana tugas sebagai garda terdepan di 2016. Kami panjatkan puji syukur capaian kerja ditorehkan yakni beberapa penghargaan kemenkumham," kata dia.
"Dalam melalui ketentuan ini kami melakukan perbaikan-perbaikan dan melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan publik. Kemenkumham konsisten dalam melakukan perubahan," Yasonna menambahkan.
Usai menyampaikan pidato, Yasonna serta Menteri Koordinator Pembangunan dan Manusia Puan Maharani, Menteri Komunikasi Informatika Rudiantara, Menteri Pariwisata Yahya Arif, Ketua MK Arief Hidayat, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto memberikan tanda tangan secara simbolis.
