Proyek reklamasi Teluk Jakarta terus menjadi polemik, apalagi setelah Pulau G dinyatakan ditutup.
Sekarang polemiknya ramai antara Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Lalu, publik menilai Presiden Joko Widodo sikapnya mendua antara para menterinya disatu pihak dan gubernur dilain pihak, sementara taipan pengembang terjepit di tengah.
"Dan publik pun menangkap bahwa terjadinya tarik ulur atau polemik reklamasi hakekat utamanya karena kepentingan pengembang," kata
A. M. Fatwa, anggota DPD dari DKI Jakarta, melalui pesan tertulis yang diterima Suara.com, hari ini.
Sementara itu, kata Fatwa, kepentingan rakyat khususnya keselamatan dan keseimbangan lingkungan hidup jangka panjang pantai utara Jakarta menjadi pertanyaan besar.
"Kita berharap ketegasan Presiden Jokowi untuk berada pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Negara jangan sampai kalah oleh taipan pemodal," kata Fatwa.
