Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta baru saja melakukan reses keduanya. Dalam reses yang dilakukan tanggal 20, 21, 22, 23, 24 dan 27 Juni 2016, mereka menemukan sejumlah persoalan krusial yang terjadi di Jakarta.
Salah satu temuannya yang dianggap krusial ialah mengenai bantuan sekolah yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar masih banyak disalahgunakan orang.
Demikian disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Taufiqurrahman dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD tahun anggaran 2016.
"Terdapat hal yang sangat krusial menurut kami adalah permasalahan KJP ditemukan di pasar-pasar adanya toko yang memasang plang 'menerima pembelian dengan KJP' akan tetapi adalah KJP ditukar dengan uang tunai dengan selisih 3-10 persen," ucap Taufiqurrahman di ruang Paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/7/2016).
Taufiqurrahman menjelaskan, apabila pemegang KJP mau mencairkan uang Rp100 ribu, maka potonganya berkisar Rp3-10 ribu. Hal tersebut dikatakannya terjadi di sejumlah pasar di Jakarta.
"Ini terjadi di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat; Pasar Palmerah, Jakarta Barat; Mall Cityloft, Jakarta Pusat. Dan hal ini bukan tidak mungkin terjadi di seluruh Indonesia," katanya.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat anggaran KJP cukup besar, kira-kira mencapai Rp2,3 trilun dalam APBD 2016," Taufiqurrahman menambahkan.
Selanjutnya DPRD DKI meminta kepada Pemprov DKI untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya.
Pertama, kembalikan bantuan untuk siswa langsung ke sekolah-sekolah dengan pengawasn yang ketat dari Suku Dinas pendidikan.
Kedua, sediakan mesin EDC di setiap sekolah, hal ini bisa dikerjasamakan dengan bank DKI untuk pengadaan mesin EDC-nya. Selain itu dewan juga meminta agar pemprov DKI mengaktifkan koperasi sekolah sehingga barang-barang kebutuhan pendidikan dapat dibeli di koperasi sekolah masing-masing.
