Suara.com - Pemerintah Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta segera menuntaskan program relokasi bagi warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung.
"Kasihan mereka, sudah bertahun-tahun dalam pengungsian," kata Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Syamsul Qadri Marpuang di Medan, Sabtu (20/8/2016).
Menurut Syamsul Qadri, sangat banyak efek psikologis yang muncul jika program relokasi bagi pengungsi Sinabung tidak segera dituntaskan.
Selain dari aspek ekonomi karena tidak permanennya penghasilan warga selama dalam pengungsian, juga dikhawatirkan akan merusak masa depan anak-anak pengungsi disebabkan kegiatan belajarnya terganggu.
"Di sisi lain, erupsi Gunung Sinabung tidak tahu kapan berakhir," katanya.
Karena itu, DPRD mendukung upaya Pemprov dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara yang berupaya mencari lahan baru untuk relokasi tahap kedua. Apalagi dengan adanya target dari Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya warga yang masih dalam kamp pengungsian hingga Oktober 2016.
"Kita sangat mendukung, apalagi mereka (BPBD) dikejar target," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Mengenai usulan pelepasan lahan seluas 975 hektare kawasan Hutan Siosar, DPRD Sumatera Utara mengharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat segera memproses dan menyetujuinya.
Jika terlalu lama izin tersebut ke luar, dikhawatirkan program penyediaan lahan dan pembangunan rumah hunian bagi pengungsi Sinabung akan semakin lama direalisasikan.
"Tidak ada alasan menahan izin itu kecuali dampak lingkungannya terlalu besar. Namun saya pikir, dampaknya tidak terlalu besar," ujar Syamsul Qadri. (Antara)
