KPK Mulai Garap Pihak Swasta di Kasus Korupsi Nur Alam

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menggarap pihak swasta terkait kasus yang melibatkan Gubernur Sulawesi Utara, Nur Alam. Pada hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Patmawati Kasim.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA,Gubernur Sultra," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (31/8/2016).

Sebelumnya KPK sudah memeriksa sejumlah saksi, dan sebagian besarnya adalah pegawai negeri sipil dari lingkungan propinsi Sultra. Namun, demi menghemat waktu dan anggaran KPK memeriksa mereka di Kantor Kepolisian Daerah Sultra.

Untuk diketahui,  KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan surat keputusan  terkait izin usaha pertambangan  kepada PT .Anugrah Harisma Barakah dari Tahun 2009-2014. D‎iduga, Gubernur Sultra 2008-2013 dan 2013-2018 itu melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK yang tidak sesuai aturan perundang-perundangan yang berlaku. 

Nur Alam selaku Gubernur Sultra mengeluarkan tiga SK kepada PT AHB. Yakni, SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

PT AHB diketahui merupakan perusahaan tambang yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.‎‎ Perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di bekas lahan konsensi PT Inco.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Nur Alam dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.