Suara.com - Wanita cantik satu ini tengah menjadi pusat perhatian tidak hanya di Indonesia semata, tapi di kancah Internasional. Tidak hanya cantik, Nara Masista Rakhmatia, salah seorang diplomat muda RI di PBB ini memiliki karakter tegas dan kritis.
Hal tersebut terlihat dari caranya yang dengan lantang dan berani mengkritik enam negara atas Indonesia di hadapan forum sidang PBB. Sontak saja, membuat semua orang mencari tahu siapa sebenarnya Nara.
Wanita kelahiran Desember 1982 ini menyelesaikan pendidikannya di FISIP UI jurusan Hubungan Internasional pada 2002 dan mengikuti Sekolah Departemen Luar Negeri, lulus pada 2008.
Nara memiliki awal karirnya sebagai Asisten Dosen di Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia sejak 2005. Sesuai dengan latar belakang pendidikannya, Nara bergabung dengan Kementerian Luar Negeri, dan ditempatkan di Direktorat Kerjasama Antar Kawasan pada Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika. Di Kemlu.
Kesibukannya di Kemlu, tidak lantas membuatnya menghentikan jenjang pendidikannya, karena wanita yang terlihat sangat aktif ini, melanjutkan ke Universitas St Andrews dan lulus pada 2010 kemudian mengambil jurusan Komunikasi dan Media di Georgetown University hingga 2012.
Dara hitam manis itu merupakan alumni SMA 70 Jakarta dan berhasil masuk ke lingkup PBB, berkantor di New ork, sejak Januari 2014 sebagai Sekretaris III. Kemampuannya dengan beberapa bahasa seperti Inggris, Spanyol, Mandarin dan Portugal, membawa karirnya di PBB semakin meningkat dengan membawa nama Indonesia.
Hingga kini, diplomat muda yang menyukai politik, kesenian, layanan sosial dan masih banyak lagi itu, berhasil duduk sebagai Juru Bicara untuk Indonesia yang memberikan respon atau jawaban tegas atas kritik enam negara terhadap Indonesia.
Adapun kritik terhadap Indonesia yang dilontarkan tak lain adalah menyangkut Papua, di mana para pemimpin negara-negara Pasifik tersebut --antara lain Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga-- menuding adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), serta bahwa Pemerintah RI tidak menanganinya dengan baik.
Keenam negara pun mendesak PBB untuk merespon keadaan yang disebut mengkhawatirkan itu. Nara dengan tegas dan telak, menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi juga memastikan mekanisme yang dimiliki Indonesia, posisi kuat Indonesia dalam penegakan HAM, sekaligus juga membalikkan tudingan bahwa keenam negara justru diduga punya agenda terselubung.
