REGIONAL:
Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai belum saatnya TNI memiliki hak politik. Sebab bisa jadi akan terjadi perpecahan di tubuh TNI.
"Kondisi kita kan belum matang berpolitiknya, jangan sampai nanti ada TNI PDIP, TNI Golkar, TNI apa nanti perang sendiri," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat mengatakan wacana ini bisa direalisasikan lima sampai sepuluh tahun ke depan. Menurut Ryamizard, hal itu belum bisa dilaksanakan di Indonesia.
"Lihat dulu, kayak gini nanti nggak jadi lagi, kalau negara lain mungkin paham nggak ada kayak gini, kalau sekarang bisa pecah," kata dia.
Menurutnya, prajurit TNI tidak memiliki hak politik sejak memilih masuk ke dunia militer itu. Bahkan, menurutnya, untuk menikah saja perlu diatur.
"Begini hak anggota tentara sudah habis saat masuk tentara. Contoh saat mengajukan mau nikah, kedua belah pihak setuju, undangan juga, begitu menghadap izin menikah, kalau nggak boleh, ya nggak boleh," tuturnya.
Namun, dia tak mempersoalkan TNI boleh dimasukan ke MPR. Sebab, menurutnya di tempat itu TNI tidak melakukan politik praktis.
"Kalau itu saya setuju-setuju aja, tapi tidak berpolitik, jadi politik negara, politik menyatukan bangsa," pungkasnya.
TERPOPULER