Suara.com - Calon Gubernur Jakarta periode 2017-2022 dari koalisi Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN, Agus Harimurti Yudhoyono tidak mau melakukan kontrak politik dengan warga DKI Jakarta. Katanya, kontrak politik antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan masyarakat sejatinya sudah terwakili saat pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan.
Menanggapi hal itu, Calon Gubernur dari koalisi Partai Gerindra dan PKS, Anies Baswedan mengatakan bahwa kontrak politik antara Calon Gubernur (sebelum terpilih) dengan warga adalah bentuk komitmen untuk memperjuangkan aspirasi warga.
"Jadi masyarakat memiliki aspirasi. Lalu kita melakukan diskusi dan komitmen. Membawa aspirasi itu tentunya dalam bentuk kontrak politik," kata Anies di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (11/10/2016).
"Jadi ini sebuah bukti bahwa kita bersedia membawa aspirasinya," Anies menambahkan.
Anies melanjutkan, aspirasi masyarakat nantinya akan diperjuangkan saat seorang calon gubernur sudah terpilih.
"Namanya perjuangan itu membawa aspirasi. Itu pasti ada prosesnya dan nanti ketika sudah melalui proses pengambilan keputusan kita perjuangkan," tutur Anies.
Selain itu, kata Anies, kontrak politik antara calon gubernur dengan warga merupakan sebuah legitimasi bahwa kandidat tersebut pantas untuk dipilih karena siap memperjuangkan aspirasi warga.
"Nah jadi ini bentuk komitmen. Ketika kita dalam masyarakat pun dalam diskusi itu, merasa aspirasinya me-legitimate. Tapi kita kalau tidak mau melakukan apa-apa, justru menjadi pertanyaan pada masyarakat, sebenarnya yang diperjuangkan apa?" kata Anies.
TERPOPULER
