Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku, sejak menjabat sebagai Menteri KKP dalam pemerintahan Jokowi-JK sering mendapatkan berbagai tekanan saat mengeluarkan sebuah kebijakan.
Terutama kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan memberantas Illegal Fishing. Susi mengatakan, tekanan tersebut berasal dari dunia usaha.
"Kebanyakan pengusaha. Karena mereka terkena dampaknya secara langsung. Pengusaha dalam negeri yang dulunya agen kapal asing, ini tidak mudah. Karena mereka meng-approach semua pintu, minta untuk bisa melakukan hal yang sama yakni unregulated unreporting fishing," kata Susi dalam diskusi Tantangan Reformasi Kelautan dan Perikanan di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).
Bahkan, dia mengaku, para pengusaha ini mendekati beberapa pintu hingga di internal pemerintahan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Susi terkait Illegal Fishing dibatalkan.
Susi menjelaskan, pendekatan para pengusaha ini dengan memberikan beberapa data yang tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan dan merugikan masyarakat atau nelayan.
"Mereka memutar balikkan fakta. Hal ini membuat ketegasan pemerintah menjadi terganggu. Ini kan (IUU Fishing) untuk mensejahterakan masyarakat terutama nelayan," katanya.
Ia pun membukktikan, dengan adanya kebijakan pemberantasan Illegal Fishing, hasil tangkapan ikan nelayan mengalami peningkatan.
"Kalau kita lihat tangkapan tambahan 2 tahun ini, dari 4,5 juta ton naik 6,5 juta ton trus naik 7,3 juta ton. Jadi kuota impor yang biasanya dipakai 40-60 persen sekarang mereka tidak pakai begitu banyak lagi," jelasnya.
