Suara.com - Negosiasi pemerintah melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian berhasil membuat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang tadinya akan demonstrasi dengan salat Jumat di Jalan Sudirman dan Jalan M. H. Thamrin pindah ke kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Aksi untuk menuntut penahanan terhadap Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut rencananya dilaksanakan 2 Desember.
Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menilai lobi yang dilakukan Kapolri dengan dijembatani para ulama di kantor Majelis Ulama Indonesia merupakan langkah yang tepat.
"Saya kira ini win-win solution. Saya kira ini bisa mewadahi semua kepentingan," kata Dadang kepada Suara.com, Rabu (30/11/2016).
Dadang yakin setelah tercapai kesepakatan untuk menyelenggarakan demonstrasi di Monas dengan cara doa bersama dan salat Jumat berjamaah, akan berlangsung damai.
Kendati demikian, Dadang tetap meminta aparat keamanan berjaga-jaga agar jangan sampai demonstrasi damai tersebut disusupi kelompok yang memiliki agenda lain.
"Jadi kalau jumlahnya besar, massa tetap akan terkendali dengan baik. Saya percaya umat Islam dapat mengendalikan diri," tuturnya.
Anggota Komisi X DPR juga menilai pemerintah telah bertindak bijak dengan mengimbau warga luar Jakarta agar jangan datang ke Ibu Kota untuk ikut-ikutan demonstrasi pada 2 Desember. Mereka diimbau aksi damai di daerah masing-masing.
"Kalau ada semangat untuk datang ke Jakarta, selama semuanya dilakukan dengan tertib, kita tidak bisa melarang. Yang penting, umat Islam yang berunjuk rasa bisa menjaga diri dan tetap menjaga ketertiban umum," kata dia.
Sebelum dilakukan dialog di kantor MUI, GNPF yang diwakili oleh Habib Rizieq Shihab ngotot untuk tetap demonstrasi di Jalan M. H. Thamrin dan Jalan Sudirman.
