Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan kembali soal kebijakan politik Indonesia terhadap Israel. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengomentari beredarnya foto Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Istibsyaroh yang menemui Presiden Israel Reuven Rivlin.
"Pertama kita harus tahu dulu kebijakan politik negara terhadap Israel itu sama. Sejak Indonesia merdeka tidak ada seorang pun pejabat negara yang diizinkan masuk ke Israel, tidak ada begitu-begituan. Kalau masyarakat umum silahkan saja," kata Hasanuddin dihubungi, Jakarta, Jumat (20/1/2017).
Selain itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, Indonesia masih tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sehingga, pertemuan pejabat negara dengan Israel selaku seteru Palestina, ditakutkan menganggu perjuangan ini.
"Kita tetap ingin memperjuangan Palestina menjadi negara merdeka penuh tidak dijajah. Kemudian, kita tidak pernah head to head berbicara langsung dengan Israel. Semua kebijakan itu harus diikuti, jangan sampai terganggu," ujarnya.
"Seminggu lalu, pemerintah mengirim Wakil Menteri Luar Negeri dalam acara konferensi pembebasan Palestina di Paris dihadir 70 negara. Lalu apa sekarang sebagai lembaga MUI atau sebagai pribadi menemui Presiden Israel?" kata dia.
Karenanya, dia meminta klarifikasi MUI atas peristiwa ini. Sebab, tidak mungkin tanpa ada alasan yang jelas, seorang Presiden Israel menerima tamu dari Indonesia.
"Harus ada klarifikasi oleh yang bersangkutan dan meminta pertanggunbjawaban kepada MUI. Tidak mungkin seseorang Presiden dan PM Israel tertutup untuk menerima Indonesia. Kalau pribadi atau turis nggak mungkin," ujarnya.
TERPOPULER
