Suara.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat mencurigai, rumah susun (rusun) yang dibangun pemprov justru banyak "disusupi" oleh warga yang dikategorikan mampu atau tidak miskin.
Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, banyak penghuni yang mengakui menunggak biaya sewa. Padahal, Djarot menegaskan, rusun yang dibangun pemprov bukan untuk disewakan.
”Tidak ada uang sewa. Rusun itu tidak disewakan. Penghuninya hanya dimintakan membayar uang iuran gotong royong per bulan. Akan kami periksa, apakah yang mengaku menunggak uang sewa itu benar-benar warga miskin atau justu pura-pura. Bisa juga mereka hanya tidak mau bayar iuran gotong royong,” tutur Djarot di Jalan Inpres, Jelambar, Jakarta Barat, Selasa (21/3/2017).
Ia menjelaskan, warga ibu kota yang dibolehkan menempati rusun pemprov adalah penerima program nontunai semisal Kartu Jakarta Pintar (KJP), sehingga dikategorikan tidak mampu.
Iuran gotong-royong itu sendiri diterapkan agar masyarakat terdidik produktif, bukan yang selalu berharap belas kasihan pemerintah.
"Penghapusan denda bagi penunggak iuran gotong royong bisa dibicarakan lebih lanjut, tapi harus diperiksa terlebih dulu. Saat saya wakil gubernur juga sering bantu kalau mereka tidak mampu. Kaum lanjut usia juga kami subsidi, " tandasnya.
