Presiden Joko Widodo meminta agar warga yang berbeda pilihan memilih pasangan calon di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tidak mengalami ancaman intimidasi.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto saat memberikan pengarahan dalam apel pembekalan pasukan pengamanan di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4/2017)
"Beliau (Presiden Jokowi) berpesan agar hak-hak konstitusi, hak pilih rakyat harus dihormati, dijaga dan dilindungi agar mereka dapat menyalurkan hak pilihnya sebebasnya, dengan aspirasi yang mereka anut, tidak ada intimidasi," kata Wiranto.
Dia memastikan, pemerintah akan tetap melindungi hak setiap warga negara dalam berpolitik pada pemungutan suara, Rabu (19/4/2017) besok.
"Dalam demokrasi, ada misi pemerintah untuk melindungi segenap warga Indonesia. Yang artinya melindungi hak politik dan juga menjamin hak politik," kata dia.
Untuk melindungi hak politik warga, Wiranto meminta Polri dan TNI bersinergi untuk mengamankan Pilkada Jakarta dari segala bentuk pelanggaran hukum.
"Maka kami sebagai aparat kemanan, mendapatkan tugas untuk mengamankan Pilkada yang akan dilaksanakan di Jakarta. Saudara menjadi bagian dari misi ini," kata Wiranto.
Selain itu, Wiranto mengimbau agar Polri dan TNI tetap menjunjung netralitas dalam mengamankan tahap pencoblosan di seluruh TPS di Jakarta
"Jaga netralitas sebagai aparat, jaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu," katanya.
Baca Juga: Setnov Klaim Dirinya Imbau Surat Protes ke Jokowi Tak Dikirim
Dia juga menyampaikan, apabila dalam melakukan pengamanan TPS, petugas menemukan adanya pelanggaran hukum, penindakan yang dilakukan juga harus dilakukan secara manusiawi.
"Kita bukan hadapi musuh, tapi hadapi rakyat sendiri. Hrus jaga perilaku kita tapi tegas bila terjadi pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan dengan baik," kata Wiranto.
