Suara.com - Peneliti Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai isu intoleransi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini diciptakan oleh kaum elit. Isu radikalisme yang berujung pada dibubarkannya organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga dibuat oleh elit.
"Isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini diproduksi oleh elit. Sebelum Pilkada, warga Jakarta aman damai, nggak ada perilaku intoleran," katanya dalam diskusi bertajuk 'Dramaturgi Ahok' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/5/2017).
Kaum elit yang dimaksud Ubedilah di sini adalah petinggi partai politik yang pada Pilkada lalu ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Artinya, tidak hanya diproduksi oleh salah satu pihak, melainkan oleh semuanya saat berkontestasi di Pilkada DKI yang akhirnya memenangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.
"Pilkada ini produk sistem liberalistik. Menghadirkan pola kontestasi head to head. Sehingga mnghadirkan pola-pola intoleransi. Maka elit politik perlu hadir di sini. Elit politik kedua kubu harus tanggungjawab untuk meredakannya," kata Ubedilah.
Oleh karena itu dia meminta kepada masyarakat agar merespon segala yang terjadi dengan akal sehat. Terutama dalam merespons masalah hukum yang sejatinya bersifat independen.
"Publik harus merespon secara rasional. Biarkan proses hukum berjalan.Bagian elit politik, rasionalitas publik, harus jaga emosi dalam melihat pradilan.Pergeseran prilaku pendukung terjadi sebelum dan sesudah putusan, sehingga ini mereka menduga ini ada kepentingan politik. Elit harus mengikis pemikiran ini," katanya.
Dia pun mencontohkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mau mengintervensi proses hukum. Baik itu kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok maupun kasus yang melibatkan pelaku lainnya.
"Presiden bilang, saya nggak bisa intervensi hukum. Ini sudah benar, ada proses banding, bukti bahwa proses hukum independen," kata Ubedilah.
Baca Juga: Kenapa HTI Dibubarkan?
