Tim pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menyerahkan berkas memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (22/5/2017), sore. Ahok banding atas vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kasus penistaan agama pada Selasa (9/5/2017).
"Nanti kami ada rencana menyerahkan memori bandingnya. Dinsitu dicantumkan permohonan penangguhan penahanan juga," kata ujar anggota kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudiarta, kepada Suara.com.
Anggota kuasa hukum Ahok yang lain, Josefina Syukur, menambahkan berkas memori banding akan diserahkan sekitar pukul 15.00 WIB.
Josefina tidak mau berspekulasi mengenai apakah tanggapan pengadilan atas memori banding.
"Belum tahu (langsung diterima atau tidak). Sampai hari ini kami belum bahas itu," kata Josefina.
Beberapa poin dalam memori banding yang diajukan Ahok, di antaranya perbedaan pasal yang dipakai buat menjerat Ahok.
Jaksa menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500."
Namun, hakim mengenakan Ahok dengan Pasal 156a KUHP.
Pasal tersebut berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."
"Nanti kami ada rencana menyerahkan memori bandingnya. Dinsitu dicantumkan permohonan penangguhan penahanan juga," kata ujar anggota kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudiarta, kepada Suara.com.
Anggota kuasa hukum Ahok yang lain, Josefina Syukur, menambahkan berkas memori banding akan diserahkan sekitar pukul 15.00 WIB.
Josefina tidak mau berspekulasi mengenai apakah tanggapan pengadilan atas memori banding.
"Belum tahu (langsung diterima atau tidak). Sampai hari ini kami belum bahas itu," kata Josefina.
Beberapa poin dalam memori banding yang diajukan Ahok, di antaranya perbedaan pasal yang dipakai buat menjerat Ahok.
Jaksa menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500."
Namun, hakim mengenakan Ahok dengan Pasal 156a KUHP.
Pasal tersebut berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."
TERPOPULER
