Penyegelan Masjid Ahmadiyah Depok Digugat ke Pengadilan

Pebriansyah Ariefana, Nikolaus Tolen

Rabu, 21 Juni 2017 | 16:10 WIB
Penyegelan Masjid Ahmadiyah Depok Digugat ke Pengadilan
Jumpa pers Ahmadiyah di Ashley Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017). (suara.com/Dian Rosmala)

Suara.com - Yayasan Satu Keadilan menggugat penyegelan masjid Ahmadiyah di Depok, Jawa Barat. Gugatan itu dilakukan melalui mekanisme Citizen Law Suite.

Gugatakan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, nomor 24, 26,28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017) siang.

"Sebagai badan hukum yang bergerak di bidang penegakan prinsip - prinsip negara hukum. Mempromosikan persamaan didepan hukum dan juga mempromosikan Hak Asasi Manusia. Sekarang kami mengambil posisi untuk mengajukan gugatan dengan posisi legal standing yayasan. Kenapa yayasan yang mengambil posisi mengugat karena memang dalam kasus diskriminasi kemanusiaan, perlakuan - perlakuan yang merendahkan martabat kelompok-kelompok minoritas. Kelompok ini kan dalam keadaan khawatir takut. Terintimidasi tidak berani melakukan perlawanannya," kata Direktur Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso.

Sugeng bersama tim hukum Yayasan Satu Keadilan melakukan langkah hukum karena hal tersebut tidak dapat didiamkan.

"Ini sangat tidak bisa didiamkan. Makanya kami yang mengambil posisi ini. Untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tindakan Walikota Depok melalui aparatur Satpol PP-nya menutup masjid," ujar Sugeng.

Menurut Sugeng dengan penyegelan Masjid Al - Hidayah, yang dilakukan Wali Kota Depok, Mohammad Idris sangat melanggar hukum.

"Ini masalahnya Masjid yang ditutup tempat umat beribadah. Artinya Walikota Depok itu melakukan tindakan menghalangi orang beribadah di Masjid. Masjid sudah ada Izin Mendirikan Bangunan, tapi kenapa di segel? Kami tidak habis fikir," kata Sugeng.

"Jadi tindakan itu yang kami gugat ke Pengadilan. Bahwa tindakan menutup Masjid yang sudah memiliki IMB. Itu adalah tindakan melanggar hukum. Yang menimbulkan kerugian," Sugeng menambahkan.

Sebelumnya gugatan berangkat ketika kejadian 3 Juni 2017. Saat itu, Satpol PP Kota Depok kembali melakukan penyegelan yang diduga tidak sah atas bangunan Masjid Jemaat Ahmadiyah di Sawangan. Akibat penyegelan seluruh Jemaat tidak dapat melaksanakan ibadah di dalam Masjid.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Masjid Ahmadiyah Depok Disegel, Pemerintah Digugat

Masjid Ahmadiyah Depok Disegel, Pemerintah Digugat

News | Rabu, 21 Juni 2017 | 06:40 WIB

Perjuangan Jemaat Ahmadiyah Manislor Demi Mendapatkan E-KTP

Perjuangan Jemaat Ahmadiyah Manislor Demi Mendapatkan E-KTP

News | Rabu, 21 Juni 2017 | 06:30 WIB

Kerap Ditindas, Jemaah Ahmadiyah Indonesia Tetap Puasa Ramadan

Kerap Ditindas, Jemaah Ahmadiyah Indonesia Tetap Puasa Ramadan

News | Senin, 19 Juni 2017 | 22:57 WIB

Susahnya Ahmadiyah Jalani Ibadah Ramadan Tanpa Gangguan

Susahnya Ahmadiyah Jalani Ibadah Ramadan Tanpa Gangguan

News | Senin, 19 Juni 2017 | 20:27 WIB

Jemaat Ahmadiyah Depok Masih Dapat Ancaman

Jemaat Ahmadiyah Depok Masih Dapat Ancaman

News | Senin, 19 Juni 2017 | 17:53 WIB

Kyai Machasin: Radikalisme Bisa Datang dari Rumah

Kyai Machasin: Radikalisme Bisa Datang dari Rumah

wawancara | Senin, 19 Juni 2017 | 07:00 WIB

Non Muslim di Malden Ikut Berpuasa untuk Perkuat Toleransi

Non Muslim di Malden Ikut Berpuasa untuk Perkuat Toleransi

News | Minggu, 18 Juni 2017 | 09:52 WIB

Banyak Jurnalis Kurang Menyadari Pentingnya Masalah Persekusi

Banyak Jurnalis Kurang Menyadari Pentingnya Masalah Persekusi

News | Rabu, 14 Juni 2017 | 09:41 WIB

Islam Nusantara Ternyata Toleran Sejak Dulu

Islam Nusantara Ternyata Toleran Sejak Dulu

Video | Senin, 12 Juni 2017 | 17:44 WIB

Terkini

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:25 WIB

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:05 WIB

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:54 WIB

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:46 WIB

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:13 WIB

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:56 WIB

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:47 WIB

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:15 WIB

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:50 WIB

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:49 WIB

×