Fahri Hamzah Minta Jokowi Bubarkan KPK dan Komnas HAM

Adhitya Himawan | Nikolaus Tolen | Suara.com

Senin, 03 Juli 2017 | 13:35 WIB
Fahri Hamzah Minta Jokowi Bubarkan KPK dan Komnas HAM
Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKS Fahri Hamzah. [Suara.com/Dian Rosmala]

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai peran lembaga sampiran seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan yang lainnya sudah tidak diperlukan lagi saat ini. Sebab, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mengalami konsolidasi demokrasi dan penguatan institusinya secara baik. Oleh karena itu, dia ingin KPK dan Komnas HAM segera dibubarkan.

"Lembaga-lembaga ini sebetulnya sudah tidak diperlukan.Coba evaluasi lagi, jangan-jangan lembaga ini memang ngga diperlukan, mumpung kita ini lagi perlu hemat. Bubarin aja. Orang toh ada fungsinya dalam negara," kata Fahri di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Menurut dia, keberadaan Komnas HAM, KPK dan lembaga sampiran lainnya tidak relevan lagi saat ini. Misalnya, terkait tindakan melanggar HAM, Fahri mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi orang atau pihak yang ingin melanggar HAM pada era Reformasi.

"Siapa yang berani melanggar HAM sekarang, coba? Harusnya kan begitu. Karena Nenkumham pun sekarang kita sudah punya lembaga atau UU bantuan hukum. Semua sudah bisa diberikan. Sekarang kalau ada pelanggaran, boleh menyewa penegak hukum, lawyer dan sebagainya," kata Fahri.

Karena itu, kata Politikus asal Nusa Tenggara Barat tersebut sangat mendukung Jokowi ketika membubarkan tujuh lembaga sampiran sebelumnya. Hal senada juga disampaikannya kepada Luhur Binsar Pandjaitan yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Saya waktu Pak Jokowi membubarkan tujuh itu, saya langsung katakan lanjutkan evaluasi. Saat itu, Pak Luhut Menkopolhukam, saya pernah selamat, pembubaran itu positif. Toh nggak ada masalah tujuh dibubarkan. Nah ini masih ada 106. Gunanya apa buat kita? Ngabisin uang," kata Fahri.

"Termasuk Komnas HAM, KPK. Karena ini fungsinya ada dalam negara. Makanya mereka disebut state auxiliary agency itu karena pada dasarnya fungsi ini ada dalam negara, tapi dulu dianggap nggak efektif, ini dianggap diperlukan. Sekarang kalau fungsinya dianggap ada dalam negara ya ngapain, ini bubarkan aja," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Apa yang Dibahas Pansus Angket KPK Siang Ini?

Apa yang Dibahas Pansus Angket KPK Siang Ini?

News | Senin, 03 Juli 2017 | 13:12 WIB

Menkumham Yasonna Laoly Diperiksa KPK

Menkumham Yasonna Laoly Diperiksa KPK

Foto | Senin, 03 Juli 2017 | 13:04 WIB

Pansus KPK Rapat Perdana Siang Ini Usai Libur Lebaran

Pansus KPK Rapat Perdana Siang Ini Usai Libur Lebaran

News | Senin, 03 Juli 2017 | 11:25 WIB

Panggilan Ketiga, KPK Periksa Yasonna Hari Ini Soal Korupsi e-KTP

Panggilan Ketiga, KPK Periksa Yasonna Hari Ini Soal Korupsi e-KTP

News | Senin, 03 Juli 2017 | 07:12 WIB

Misbakhun: Jadikan Pemberantasan Korupsi Sebagai Agenda Nasional

Misbakhun: Jadikan Pemberantasan Korupsi Sebagai Agenda Nasional

News | Jum'at, 30 Juni 2017 | 14:54 WIB

Ruwet, Pemanggilan Miryam ke Pansus dan Wacana Pembekuan Anggaran

Ruwet, Pemanggilan Miryam ke Pansus dan Wacana Pembekuan Anggaran

News | Senin, 26 Juni 2017 | 09:14 WIB

Ayah-Ibunya Ditangkap KPK, Anak Ridwan Mukti Sungkem ke Tahanan

Ayah-Ibunya Ditangkap KPK, Anak Ridwan Mukti Sungkem ke Tahanan

News | Minggu, 25 Juni 2017 | 18:00 WIB

Lebaran, Politisi Golkar Jenguk Teman di Rutan KPK

Lebaran, Politisi Golkar Jenguk Teman di Rutan KPK

News | Minggu, 25 Juni 2017 | 14:19 WIB

Jenguk Tahanan Korupsi, Mobil Mewah Berderet di Depan KPK

Jenguk Tahanan Korupsi, Mobil Mewah Berderet di Depan KPK

News | Minggu, 25 Juni 2017 | 12:08 WIB

Lebaran, Keluarga Tahanan Kasus Korupsi Kunjungi KPK

Lebaran, Keluarga Tahanan Kasus Korupsi Kunjungi KPK

News | Minggu, 25 Juni 2017 | 11:35 WIB

Terkini

Fasilitas Natanz Diserang Israel dan AS, Iran Waspada Bencana Nuklir

Fasilitas Natanz Diserang Israel dan AS, Iran Waspada Bencana Nuklir

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 06:59 WIB

Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah

Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:25 WIB

Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis

Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:21 WIB

Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan

Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:15 WIB

4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!

4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:08 WIB

Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran

Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:02 WIB

Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris

Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:00 WIB

Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah

Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:55 WIB

Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya

Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:49 WIB

Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?

Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:30 WIB