Novanto: Jangan Sebar Saya Telah Menerima Duit Rp574 Miliar

Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto mengelak menerima duit suap proyek e-KTP sebesar Rp 574 miliar dari pengusaha Andi Narogong. Novanto membantahnya dengan berbagaimacam dalih-dalih.

"Jadi masalah Rp574 miliar itu saya tidak pernah menerima. Ini kan uang yang sangat besar sekali Rp574 miliar. Bawanya pakai apa? Transfernya bagaimana? Uangnya di mana? Besar sekali," ujar Novanto di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Ketua Umum Partai Golkar itu pun menegaskan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan Andi Agustinus atau Narogong sudah mencabut tuduhan tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam persidangan kasus E -KTP.

"Saya sudah katakan bahwa dalam fakta persidangan itu pada 3 April 2017, saudara Nasar (Nazaruddin) sudah mengatakan mencabut adanya pernyatan-pernyataan di dalam BAP dan sudah membatalkan sehingga dan saudara Andi pada tanggal 29 Mei dalam fakta persidangan juga sudah mengatakan tidak ada," kata dia.

Maka dari itu, ia meminta semua pihak tidak membesar-besarkan tuduhan bahwa dia menerima uang sebesar Rp574 miliar dari Andi Narogong. Novanto merasa dizolimi dengan tuduhan itu.

"Jadi saya mohon tolong jangan dibesar-besarkan bahwa saya telah menerima. Ini merupakan penzoliman dan tentu apa yang sudah dalam fakta persidangan dikatakan tidak ada. Saya mohon untuk bisa dimengerti," tandasnya.

‎KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Penetapan tersangka itu berdasarkan bukti permulaan yang dianggap cukup.‎‎

Sejak awal kasus ini masuk ke persidangan, nama Setya Novanto memang disebut jaksa dalam surat dakwaan untuk terdakwa korupsi proyek e-KTP. Setya disebut bersama-sama dengan 6 orang lainnya termasuk dua terdakwa e-KTP.

Dalam surat dakwaan untuk dua terdakwa Sugiharto dan Irman disebutkan, Setya Novanto bersama-sama melakukan korupsi dengan Irman dan Sugiharto, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Peran Novanto dibeberkan jaksa KPK untuk mendorong fraksi-fraksi di DPR agar mendukung proyek itu.