Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai isi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR sangat normatif. Menurutnya tak ada substansi dalam dua pidato tadi pagi.
"Kalau secara umum pidato itu normatif, yang pagi (sidang MPR) tentang berbagai kinerja dari berbagai lembaga negara. Kemudian yang barusan rapat atau sidang DPR, DPD juga banyak laporan bersifat normatif, semua dalam rangka 72 tahun Indonesia merdeka. Nanti yang sama DPR lebih teknis dan masuk pada substansi," kata Fadli di gedung MPR, Rabu (16/8/2017).
Menurut dia laporan yang disampaikan Jokowi mengenai kondisi ekonomi saat ini tidak sesuai realitas di lapangan. Jokowi menyebutkan di bidang ekonomi ada pencapaian yang bagus, dan angka kemiskinan turun.
"Tadi di bidang ekonomi kelihatan pencapaiannya, semuanya positif, angka kemiskinan turun. Tapi di lapangan masyarakat merasakan hidup makin menderita, makin susah," ujar dia.
Itu sebabnya, ia menyarankan Jokowi sebagai pemimpin pemerintahan untuk memeriksa kembali data mengenai kondisi masyarakat.
"Jadi Presiden harus memeriksa kenyataan yang ada di masyarakat, jangan hanya dari angka saja. Angka itu bisa menipu, kenyataan bisa beda di lapangan. Saya turun kebawah melihat kenyataan beda. Misalnya harga listrik yang naik, harga yang lain juga, daya beli masyarakat makin berkurang, itu kenyataan. Jangan kenyataan ditutupi angka-angka. Nah angka ini datangnya mungkin bukan dari Presiden, tapi dari bawahannya, harus diperiksa angka-angka itu," kata dia.
Dia mengatakan kondisi masyarakat di bawah masih terpinggirkan.
"Karena kenyataan tidak menunjukkan rakyat kita makin sejahtera, makin mudah hidupnya, bahwa pekerjaan makin mudah didapatkan. Menurut saya di bidang ekonomi tidak sesuai realita," kata dia.
TERPOPULER
