Gibran Mundur, Jokowi: Jabatan Adalah Sementara

Suara.com - Bekas Presiden Joko Widodo menilai langkah pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian wajar dari dinamika politik yang menuntut pengutamaan kepentingan publik di atas jabatan sementara. Sikap tersebut merespons penyerahan surat pengunduran diri Gibran ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) di tengah bergulirnya wacana pemakzulan di parlemen.

Gibran mengantar langsung surat pengunduran dirinya ke Gedung Nusantara III, Senayan, tepat pukul 11.16 WIB usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Kehadiran Gibran dalam balutan jas hitam, peci, dan dasi merah langsung disambut jajaran pimpinan MPR serta awak media.

Menurut keterangan Jokowi, pesan mengenai sifat sementara sebuah kekuasaan sudah lama ia sampaikan dan tetap relevan dalam situasi politik terkini. Mantan kepala negara itu juga memastikan komitmennya untuk terus mendukung pemerintahan berjalan serta berpihak kepada masyarakat luas.

“Dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa, itu biasa. Jadi saya sudah pesan juga bahwa jabatan itu adalah sementara. Dan kita tetap terus mendukung pemerintah, dan terus juga pada kepentingan rakyat banyak,” kata Jokowi, dikutip dari Solopos, Kamis (12/11/2026).

"Jadi, saya sudah pesan juga bahwa jabatan itu adalah sementara. Dan kita tetap terus mendukung pemerintah, dan terus juga, ya, terus pada kepentingan rakyat banyak." imbuhnya.

Jokowi memilih bungkam saat awak media menanyakan ada atau tidaknya sesi konsultasi dari Gibran sebelum keputusan mundur diambil. Ia turut menyatakan ketidaktahuannya mengenai langkah maupun rencana Gibran pascapenyerahan surat tersebut.

Di sisi lain, dinamika di parlemen memang memanas sehari sebelum Gibran mendatangi Senayan. Sebanyak 120 legislator dari delapan partai politik menggalang dukungan hak menyatakan pendapat pada Rabu (11/11/2026) guna mempersoalkan kelayakan Gibran sebagai wakil presiden.

Fraksi PDI Perjuangan bahkan mengerahkan seluruh kekuatan 110 anggotanya untuk mendukung penggunaan hak konstitusional parlemen tersebut. Manuver politik ini berakar pada polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran saat mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, pemberhentian wakil presiden tidak bisa terjadi secara instan hanya lewat manuver politik parlemen. MPR baru berwenang memberhentikan wakil presiden atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Sesuai aturan UU MD3, pintu masuk proses ini memerlukan usulan hak menyatakan pendapat yang mendapat dukungan minimal 25 anggota DPR dari sedikitnya dua fraksi. Usulan tersebut wajib meraih persetujuan dalam rapat paripurna DPR sesuai syarat kuorum sebelum berlanjut ke meja Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memegang tenggat waktu maksimal 90 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus kebenaran dugaan pelanggaran maupun syarat jabatan dari pendapat DPR. Jika MK menyatakan dugaan tersebut terbukti, DPR harus kembali menggelar rapat paripurna guna meneruskan usul pemberhentian ke MPR.

MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari setelah menerima usulan resmi dari DPR. Keputusan akhir pemberhentian sah apabila sidang dihadiri minimal tiga perempat anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir, setelah mendengar penjelasan langsung dari pejabat terkait.