Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Mohammad Taufik tidak setuju akan usulan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terkait pemberian honor kepada sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas). Kata dia, kebijakan tersebut jangan sampai membebani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Terus diapain dia? Dijadiin sebagai apa? Digaji? Yang gaji siapa? Yang ngumpulin CSR siapa? Saya kira ini harus dikaji dulu, jangan jadi beban," kata Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2017).
Wacana pemberdayaan Supeltas ini mula-mula diusulkan Ditlantas Polda Metro Jaya. Usulan ini dimunculkan mengingat personel dari kepolisian masih terbatas dalam mengatur lalu lintas. Sementara titik kemacetan di Jakarta semakin hari semakin bertambah banyak.
Untuk merealisasikan progaram ini, Ditlantas Polda Metro Jaya hendak menawarkan kerjasama dengan Pemda DKI Jakarta supaya Supeltas bisa diberikan honor menggunakan dana Corporate Social Responsibility
Satu hal yang mesti dipahami, kata Taufik, dana CSR kedepannya tidak akan dipisahkan dengan APBD. Tapi akan dimasukkan ke dalam APBD, sebelum digunakan untuk keperluan daerah.
"Kalau ada bantuan CSR, masukin ke APBD. Ngapain ke kas daerah? Jadi jangan kayak kemaren, kan buktinya banyak masalah itu, dari sistem transportasi keuangan daerah," ujar Taufik.
