Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Taufiqurrahman menilai kebijakan pelarangan sepeda motor melintasi jalan protokol diskriminatif. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai sepihak karena tanpa ada komunikasi dengan DPRD Jakarta.
"Saya tegaskan bahwa saya menolak pelarangan ini. Dan kemudian saya mengingatkan bahwa segala kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemda DKI, DPRD DKI harus tahu. Harus diskusi. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Taufiqurrahman kepada Suara.com di kantor Lembaga Bantuan Lembaga Hukum, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Sikap Taufiqurrahman menyusul rencana perluasan kawasan larangan bagi sepeda motor, dari Jalan Medan Merdeka Barat sampai Jalan M. H. Thamrin, kemudian ke Jalan M. H. Thamrin sampai Jalan Sudirman.
Menurut Taufiqurrahman peraturan tersebut merugikan masyarakat kelas menengah dan bawah karena aktivitas mereka menjadi makin terbatas.
"Kita semua tahu bahwa pengguna motor di Jakarta itu notabane nya masyarakat menengah ke bawah. Ini kan semakin menyulitkan mereka," kata dia.
Taufiqurrahman mengatakan DPRD akan segera memanggil pemerintah daerah untuk membahas lebih lanjut rencana perluasan larangan sampai Sudirman.
"Sama saja ini kita tidak dianggap. Seharusnya mereka tahu bahwa DPRD adalah utusan masyarakat. Peraturan ini jelas sangat sepihak. Harusnya tidak bisa begitu. Nanti kami akan segera panggil pihak Pemda untuk membahas lebih lanjut," kata Taufiq.
Untuk melawan rencana perluasan kebijakan, sejumlah komunitas sepeda motor akan aksi damai. Aksi akan dilakukan dengan konvoi di sepanjang ruas Thamrin dan Sudirman. Aksi ini, rencananya diikuti oleh lima ribu pengguna sepeda motor. Aksi tersebut mendapatkan dukungan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. [Dinda Shabrina]
