Suara.com - Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat membuka rapat koordinasi dan supervisi. Rapat yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka pencegahan penindakan korupsi terintegrasi di Provinsi DKI Jakarta.
"Sebagai pejabat negara ASN (aparatur sipil negara) mempunyai komitmen sama, bagimana kita bangun pemerintahan yang bersih dan kuat, negara kita yang kuat," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Djarot ingin Pemprov Jakarta terus dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola pemerintahan. Ia berharap seluruh pejabat di lingkungan DKI memiliki komitmen untuk melayani masyarakat dengan baik dan tidak melakukam korupsi.
"Komitmn bukan hanya selembar kertas, tapi komitmen itu berasal dari dalam. Bagaimana nawaitu kita? Niat kita. Kalau kita ASN ditempatkan di mana pun, bisa menjalankan nawaitu, Insya Allah rakyat percaya," kata Djarot.
Acara ini dihadiri pejabat DKI eselon II, Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi, wakil ketua DPRD Mohamad Taufik, Triwisaksana, perwakilan masing-masing fraksi di DPRD Jakarta, Komisioner KPK Basaria Panjaitan, Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigjen Pol Purwadi, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejagung DKI Sarjono Turin dan perwakilan BPKP.
Sebelum menyampaikan kata sambutan, Basaria lebih dulu menanyakan kehadiran Anies Baswedan - Sandiaga Uno, gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih periode 2017-2022. Tetapi hingga acara berlangsung belum terlihat Anies atau Sandiaga hadir.
"Sebenarnya juga kita harapkan calon gubernur dan wakil gubernur (terpilih) hadir, tapi belum hadir di sini," kata Basaria.
Selanjutnya, 14 poin komitmen bersama program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi pemerintah provinsi DKI Jakarta ditandatangani Djarot, Saefullah, Prasetio, Mohamad Taufik, Triwisaksana, Bambang Utoyo, Purwadi, Sarjono, dan Basari.
TERPOPULER
