Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi yang digagas Polri.
"Karena penguatan peran Polri dalam pemberantasan korupsi adalah hal penting. Semakin banyak yang memburu koruptor, akan semakin bagus. Jika tugas dilaksanakan dengan baik, kami yakin hanya pelaku korupsi yang dirugikan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).
Febri mengatakan selain penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK juga diberikan tugas untuk koordinasi dan supervisi.
KPK, kata Febri, selama ini sudah bekerjasama dengan Polri dan kejaksaan.
"Beberapa hal yang dilakukan selama ini misalnya untuk koordinasi penanganan perkara korupsi, sampai Agustus 2017 sudah dilakukan terhadap 114 kasus (Polri: 50 dan kejaksaan 64); sedangkan supervisi totalnya 175 kasus (polisi: 115 dan kejaksaan:60)," katanya.
KPK, kepolisian, dan kejaksaan telah mengembangkan koordinasi supervisi elektronik.
"Pelatihan bersama pun dilakukan agar penanganan kasus korupsi baik oleh KPK, Polri dan kejaksaan lebih baik. Pelatihan bersama yang sudah kita lakukan sejauh ini melibatkan sekitar 1.399 dari kejaksaan dan 1.533 orang dari Polri," kata Febri.
"Jika Densus Tipikor memang dibentuk untuk memperkuat kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi, tentu semua pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi akan lebih baik," Febri menambahkan.
"Karena penguatan peran Polri dalam pemberantasan korupsi adalah hal penting. Semakin banyak yang memburu koruptor, akan semakin bagus. Jika tugas dilaksanakan dengan baik, kami yakin hanya pelaku korupsi yang dirugikan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).
Febri mengatakan selain penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK juga diberikan tugas untuk koordinasi dan supervisi.
KPK, kata Febri, selama ini sudah bekerjasama dengan Polri dan kejaksaan.
"Beberapa hal yang dilakukan selama ini misalnya untuk koordinasi penanganan perkara korupsi, sampai Agustus 2017 sudah dilakukan terhadap 114 kasus (Polri: 50 dan kejaksaan 64); sedangkan supervisi totalnya 175 kasus (polisi: 115 dan kejaksaan:60)," katanya.
KPK, kepolisian, dan kejaksaan telah mengembangkan koordinasi supervisi elektronik.
"Pelatihan bersama pun dilakukan agar penanganan kasus korupsi baik oleh KPK, Polri dan kejaksaan lebih baik. Pelatihan bersama yang sudah kita lakukan sejauh ini melibatkan sekitar 1.399 dari kejaksaan dan 1.533 orang dari Polri," kata Febri.
"Jika Densus Tipikor memang dibentuk untuk memperkuat kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi, tentu semua pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi akan lebih baik," Febri menambahkan.
