Suara.com - Tepat 20 Oktober 2017 adalah tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang setiap tahun mengangkat tema "kerja", yaitu "Ayo Kerja" (2015), "Kerja Nyata" (2016) dan "Kerja Bersama" (2017).
Tiga tema "kerja" itu menghasilkan satu ciri metode kerja pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, yaitu "cepat".
Dalam wawancara khusus Presiden Jokowi dengan Antara menyambut tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di Istana Merdeka pada Senin (16/10), Presiden menyatakan hal tersebut.
"Orang mengatakan cepat 'banget', sangat cepat, apalagi kita terbawa arus kerja, yang 'enggak' kenal waktu semua, tahu-tahu sudah tiga tahun," kata Presiden Jokowi.
Agenda Presiden Jokowi padat dengan sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, langsung ke pembangunan prasarana, selain memastikan sejumlah program berjalan dan diterapkan sesuai dengan sasaran.
Dalam tiga tahun, Presiden juga menilai sejumlah pembangunan prasarana mulai rampung, bahkan keseluruhan program dalam tiga tahun pemerintahannya ia yakini sudah mencapai 60 persen atau dua pertiga dari target. Tujuan dari pembangunan itu adalah mengubah pola pembangunan, yang semula cenderung "Jawa sentris" menjadi "Indonesia sentris".
Ia mencontohkan pembangunan prasarana, yang tersebar banyak di berbagai daerah, misalnya, di Kalimantan 24 kegiatan, di Sulawesi 27, di Maluku dan Papua sekitar 13 pembangunan, baik berupa bendungan, pelabuhan, bandar udara, pembangkit listrik, maupun berbagai proyek lain.
Sejumlah proyek tertunda lama pun dibereskan dalam tahun ketiga pemerintahannya itu. Contohnya adalah jalan tol Palembang-Pemulutan di Palembang sepanjang 21 kilometer, yang menjadi tol pertama di Sumatera Selatan. Presiden sampai mendatangi pembangunan jalan tersebut hingga 4 kali untuk memastikannya selesai.
Proyek lain adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang direncanakan 29 tahun lalu tapi tidak kunjung rampung karena persoalan pembebasan tanah, tapi akhirnya diresmikan tepat pada peringatan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, 20 Oktober 2017.
"Ya pas saja, karena memang ini sudah selesai 3 bulan lalu, pas waktunya hari ini. Alhamdulillah bisa kita resmikan dan tinggal kerja," kata Presiden Jokowi di Mandalika (20/10).
Kerja cepat itu juga tidak lepas dari gerakan "revolusi mental", yang disampaikan Jokowi pada masa kampanye pemilihan Presiden 2014.
"Revolusi mental orang senangnya masih seperti dulu jargon-jargon, 'ndak' lah. Kita ini memberi contoh, apa sih yang namanya kerja keras? Yang namanya mengontrol pekerjaan agar berkualitas seperti apa? Kerja yang cepat itu seperti apa? Kerja yang melayani itu seperti apa? Mengantri itu seperti apa? Ini kan mengubah 'mind set', yang kita perlukan," kata Presiden.
Tidak kalah penting adalah bidang kelautan dengan membangun pelabuhan dan bandar udara di pulau terluar, seperti pulau Miangas dan kepulauan Natuna, untuk mendorong hubungan kelautan sebagai negara dengan dua per tiga wilayahnya adalah perairan.
Apalagi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menurut Presiden Jokowi, "baru" menenggelamkan sekitar 315 kapal asing dari tujuh ribu kapal, yang sebelumnya dibiarkan lalu lalang tanpa izin di perairan Indonesia Meski demikian, ia mengaku masih ada hambatan dalam "kerja cepat" itu, yaitu masalah pembebasan lahan serta terlalu banyak aturan ruwet dan tumpang tindih, sehingga birokrasi tidak bisa bergerak cepat.
Dua Tahun Selanjutnya Lantas apa yang akan dilakukan dalam dua tahun sisa kepemimpinannya? Presiden Jokowi mengatakan bahwa selain pembangunan prasarana, yang membangun stabilitas ekonomi, pembangunan sumber daya manusialah yang menjadi landasan suatu bangsa.
"Menurut saya, kita harus bergerak ke tempat lain, ke pembangunan sumber daya manusia. Babak kedua adalah secara besar-besaran pembangunan SDM, 'vocasional training', sekolah vokasi politeknik, kemudian universitas fakultasi inovasi. Semua ada fakultas digital ekonomi, fakultas manajemen logistik, fakultas manajemen toko 'online', arahnya ke depan semuanya," kata Presiden mengungkapkan pandangannya.
Selain mendirikan sekolah, Presiden juga memperhatikan kebutuhan gizi anak-anak, khususnya di daerah.
"Coba dilihat, kenapa saya tiap ke daerah selalu membagikan makanan tambahan. Pernah ikut berapa puluh kali? Saya sendiri membagikan makanan tambahan itu. Arahnya ke gizi bagi ibu hamil dan balita," tambah Presiden.
Sumber daya manusia Indonesia juga membutuhkan pelatihan mental anti-korupsi sedari dini, karena tidak semua orang suka dengan kerja pemberantasan korupsi.
"Yang namanya pemberantasan korupsi pasti rakyat senang tapi 'kan ada juga yang tidak suka dan itu pekerjaan kita bersama, tidak mungkin kita sendiri-sendiri bekerja menyelesaikan ini, kerja itu juga. Harus juga kita bangun sejak anak-anak mengenai mental anti-korupsi. Kalau kita tidak memulainya dari sana, di generasi berikutnya tidak akan ada pembaruan apa-apa," kata Presiden tegas.
Untuk mendorong kerja anti-korupsi itu, dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan aturan tertulis dari sisi pencegahan, yaitu agar semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyiapkan "e-budgeting", "e-planning" dan "e-procurement", yang dibuat dengan batas waktu.
Perubahan mental di masyarakat itu, menurut Presiden, juga mulai tampak dari kematangan masyarakat Indonesia berdemokrasi dan berpolitik.
"Riak dalam politik berdemokrasi kalau menurut saya sih biasa saja. Bagaimana terus memberikan pembelajaran kepada kita semua agar masyarakat bisa memilah: ini urusan ekonomi, ya urusan ekonomi. Oh, ini urusan politik, oh ini urusan kebudayaan, ya sudah urusan kebudayaan. Jadi, kita harapkan nanti ada berita politik ya jalan, ekonomi juga jalan terus. Semakin dewasa semakin matang, tidak bercampur aduk," kata Presiden.
Ia menyatakan tidak memusingkan hasil survai mengenai kinerja pemerintah selama 3 tahun. Presiden mengatakan bahwa hasil survai menjadi koreksi untuk melihat bidang yang harus dibenahi dan diperbaiki.
Pada 5 Oktober 2017, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengumumkan hasil survainya pada 3-10 September 2017 terkait kecenderungan dukungan politik pada tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Hasilnya, angka kepuasan warga atas kinerja Jokowi pada September 2017 sebesar 68 persen. Angka itu cenderung menguat dan stabil.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku belum memikirkan soal elektabilitas, yang disuguhkan hasil survai tersebut.
"Survai itu untuk koreksi untuk saya, jangan dilihat hanya elektabilitasnya. Kita ini bekerja kok mengurusi elektabilitas," kata Presiden.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap hari hanya fokus bekerja, berkeliling kabupaten dan provinsi untuk memastikan program pemerintah betul-betul dikerjakan.
"Pekerjaan kita setiap hari berganti kabupaten, berganti provinsi, 'pontang-panting' mengurus untuk menyelesaikan hal yang memang harus kita selesaikan, harus kita kontrol, harus kita awasi, harus kita selesaikan," kata Presiden.
Untuk terus bekerja dalam sisa masa jabatannya, Presiden Jokowi menjalankan gaya hidup sehat, seperti, selalu minum jamu, yang terdiri atas temulawak, kunyit dan jahe.
"Tambahannya, kelapa hijau tiga kali per minggu. Yang hijau lho ya, tiga kali per minggu. Itu untuk 'detoks'. Kelapa muda tidak pakai gula, tidak pakai apa-apa, gelondongan saja," kata Presiden Presiden pun mengaku tidak ada makanan pantangan untuknya. Ia hanya makan secukupnya dan tidak perlu berlebihan, meski makanan itu sangat enak, termasuk saat "blusukan" ke berbagai daerah.
Presiden juga rutin berolah raga, yaitu lari setidak-tidaknya 2-3 kali seminggu. Selain menjaga kesehatan tubuh, Presiden juga menjaga penampilannya agar tetap prima, khususnya dalam warna rambut.
"Kemiri juga pakai, yang asli. Jadi, ya dari yang botolan pasar itu, buatan tradisional, bukan buatan toko, yang botol kuno itu saja," kata Presiden, yang rambutnya memang terlihat belum memutih tersebut.
Irama kerja cepat selama kerja tiga tahun tersebut tampaknya akan terus dilakukan Presiden Jokowi dalam dua tahun sisa pemerintahannya. [Antara]
TERPOPULER
