Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengatakan selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah banyak pencapaian dalam bidang kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya pencapaian program penyaluran bantuan sosial non tunai. Khofifah mengatakan program ini efektif untuk meminimalisir penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.
“Kenapa dilakukan non tunai, ini bertujuan untuk mencapai ekonomi pemerataan. Maka dari itu program penyarulan bantun sosial secara non tunai kami lakukan di 2016,” kata Khofifah di kantor staf kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).
Selain tepat sasaran, kata Khofifah, perubahan skema penyaluran membuat masyarakat menjadi mengerti perbankan. Pasalnya, Kartu Keluarga Sejahtera memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara.
“Masyarakat juga jadi melek perbankan dan membantu dalam meningkatkan literasi keuangan,” katanya.
Menurut data Bank Indonesia pada tahun 2017 tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 50-60 persen. Angka tersebut berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan koleksi pihak bank sentral.
Ada dua program prioritas nasional yang menerapkan sistem non tunai yakni Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.
Di 2017 jumlah penerima PKH sebanyak 6 juta keluarga dan akan ditambah sebanyak 4 juta KPM di tahun 2018 mendatang sehingga tahun depan PKH menjadi 10 juta.
"Untuk BNPT menyasar 1,28 juta juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Seluruhnya disalurkan secara non tunai melalui jumlah Kartu Keluarga Sejahtera," tuturnya.
