Pertemuan di Istana, Sandiaga: Belum Ada Bahasan Reklamasi

Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno memastikan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana pada Kamis (26/10/2017) tidak membahas kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Belum ada sama sekali pembahasan tentang proyek reklamasi baik dengan Presiden atau Wakil Presiden,” kata Sandiaga di DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2017). 

Sandiaga mengatakan topik utama yang dibahas dalam pertemuan Kamis itu tentang persiapan infrastruktur penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta.

“Isu strategis yang diangkat adalah masalah persiapan Asian Games 2018, infrastruktur, MRT, LRT, dan pembangunan yang terkait dengan banjir," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Sandiaga, Jusuf Kalla berpesan kepada Anies Baswedan dan Sandiaga untuk menyelesaikan perbaikan trotoar di Jakarta.

“Jadi minta trotoar itu diperbaiki. Saya sempat tanya kepada Bapak Jokowi dan Pak JK hanya ini saja? Beliau berdua menjawab iya hanya itu saja fokusnya," kata Sandiaga.

Final

Sandiaga menegaskan tak berubah sikap tetap menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Kami jelaskan, kami ambil posisi untuk hentikan reklamasi, itu final. Itu sudah tertera jelas direncana kerja. Itu sekaligus memberi kepastian hukum kepada pengusaha," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan keputusan menolak reklamasi merupakan mandat rakyat Jakarta.

Sandiaga kemudian meminta semua pihak untuk sama-sama menjalankan mandat masyarakat.

“Mari kita mendata kembali proyek reklamasi ini secara transparan, terbuka dan berkeadilan,” ujar Sandiaga.

Penghentian proyek reklamasi merupakan salah satu janji Anies Baswedan dan Sandiaga ketika masih kampanye.

Moratorium penghentian sementara proyek reklamasi telah dicabut pemerintah. Artinya, proyek bisa kembali dilanjutkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan Anies dan Sandiaga jika ingin menghentikan proyek reklamasi.

Luhut hanya mengingatkan agar Anies merealisasikan janji kampanye mereka sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau sesuai aturan ya kita ikuti. Tidak ada kepentingan saya di situ. Kalau aturannya memang demikian, kita hidup dengan aturan, bukan emosi dan sekadar wacana. Saya sesuai kewenangan saya ya saya kerjakan. Kalau mau dia hentikan, dia batalkan, ya silakan saja," katanya beberapa waktu yang lalu.

Menurut Luhut keputusan untuk mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta dilakukan bukan tanpa alasan. Pencabutan itu dilakukan setelah pengembang memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah guna melanjutkan proyek di Pulau C, D dan G.

Ia juga menjelaskan pencabutan moratorium itu dilakukan atas surat yang dikeluarkan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli, setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan persetujuan untuk mencabut semua sanksi pengembang karena telah memenuhi persyaratan.

Luhut menambahkan, keputusannya mencabut moratorium juga sesuai kewenangannya sebagai menkomaritim.

"Itu ada batas-batas kewenangan kita, jangan kita pikir kita ini bisa langsung all the way ke langit. Saya sebagai menko pun ada batasan. Presiden ada batasan. Gubernur pun ada batasan, jangan mikir jadi Gubernur DKI bisa segala macam," katanya.