Fredrich Yunadi, pengacara Ketua DPR dari Golkar, menilai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla membuat gaduh. Jusuf Kalla pernah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak memerlukan izin Presiden Joko Widodo untuk memeriksa Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Jusuf Kalla berharap Novanto menaati proses hukum.
"Saya sangat menghormati beliau sebagai wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fredrich, Jusuf Kalla terlalu ikut campur dengan proses hukum terhadap Novanto. Pernyataan Kalla bahwa KPK tidak memerlukan izin Presiden untuk memeriksa Novanto dinilai Fredrich dapat membingungkan publik.
"Kalau Pak JK bilang (pemeriksaan Novanto) nggak perlu (izin presiden), itu kan lucu. Itu kan yang bikin gaduh siapa? Apa saya? Saya ini kan melaksanakan profesi saya," ujar Fredrich.
Fredrich berharap Jusuf Kalla berdiskusi dengan ahli, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, atau Jaksa Agung: M. Prasetyo, terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.
"Janganlah melemparkan suatu opini melalui media, akhirnya bikin kegaduhan kan," ujar Fredrich.
"Masa sekarang saya yang dituduh bikin kegaduhan? Itu kan yang bikin kegaduhan siapa? Saya itu nggak punya nilai. Omongan saya itu nggak didengar siapa pun. Tapi omongan wapres itu kan didengar seluruh Indonesia," Fredrich menambahkan.
"Saya sangat menghormati beliau sebagai wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fredrich, Jusuf Kalla terlalu ikut campur dengan proses hukum terhadap Novanto. Pernyataan Kalla bahwa KPK tidak memerlukan izin Presiden untuk memeriksa Novanto dinilai Fredrich dapat membingungkan publik.
"Kalau Pak JK bilang (pemeriksaan Novanto) nggak perlu (izin presiden), itu kan lucu. Itu kan yang bikin gaduh siapa? Apa saya? Saya ini kan melaksanakan profesi saya," ujar Fredrich.
Fredrich berharap Jusuf Kalla berdiskusi dengan ahli, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, atau Jaksa Agung: M. Prasetyo, terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.
"Janganlah melemparkan suatu opini melalui media, akhirnya bikin kegaduhan kan," ujar Fredrich.
"Masa sekarang saya yang dituduh bikin kegaduhan? Itu kan yang bikin kegaduhan siapa? Saya itu nggak punya nilai. Omongan saya itu nggak didengar siapa pun. Tapi omongan wapres itu kan didengar seluruh Indonesia," Fredrich menambahkan.
