Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui, telah mendapat penjelasan dari pemimpin DPRD setempat mengenai dana anggaran kunjungan kerja (kunker) komisi-komisi dewan tahun 2018 senilai Rp107.797.974.740.
Dana kunker legislator tersebut menjadi sorotan publik karena mengalami peningkatan signifikan kalau dibandingkan pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
"Sudah disosialisasikan oleh teman-teman DPRD, digunakan untuk mendapatkan referensi, informasi-informasi, studi komparasi di daerah-daerah lain," ujar Sandiaga seusai menghadiri acara di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).
Sandiaga berharap, anggaran kunker yang tengah menjadi sorotan masyarakat itu bisa efektif jika nantinya disetujui.
"Anggaran-anggaran ini bukan hanya anggaran jalan-jalan. Tetapi, anggaran yang betul-betul meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi mitra pemprov, untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan terbaik yang mereka dapatkan dari luar negeri maupun sekeliling Indonesia," jelas Sandiaga.
Selain itu, ia berharap 106 wakil rakyat Jakarta mau turun ke masyarakat menyerap aspirasi warga secara rutin sekali dalam sepekan.
Saat ditanya soal kewajaran anggaran Rp107 miliar untuk kunjungan kerja dewan ke sejumlah daerah di Indonesia, Sandiaga tidak menjawab.
Ia hanya mengatakan sebagian hal tersebut sudah diatur pada pemerintahan sebelumnya, tepatnya saat Djarot Saiful Hidayat masih menjabat sebagai Gubernur.
"Itu kami review. Saya kan review satu-satu secara detail, saya pertanyakan. Tapi ini memang sudah yang diatur dalam pergub. Ini yang sudah disosialisasikan diajukan sebelumnya oleh pemerintahan Pak Djarot," terangnya.
"Jadi itu yang sudah on the table, yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Waktu kami meninjaunya, ada beberapa yang bisa diefisiensikan. Tapi ada beberapa yang sudah menjadi keputusan sebelumnya yang harus kami amankan," jelasnya.
Dana anggaran kunker komisi-komisi DPRD Jakarta sebesar Rp107 miliar tengah menjadi sorotan publik. Anggaran yang dapat dilihat melalui laman apbd.jakarta.go.id itu naik sekitar Rp79 miliar, jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2017 sebesar Rp28.756.220.550.
Selain kunjungan dewan di dalam kota, sekretariat DPRD Jakarta juga menganggarkan Rp968.786.000 untuk kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan DPRD Jakarta ke luar negeri.
TERPOPULER
