Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Indra Bambang Utoyo mengharapkan segera ada Musyawarah Nasional Partai Golkar untuk mengambil keputusan tentang kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.
Kewenangan untuk melakukan Munas merupakan kewenangan dari DPD Partai Golkar. Sesuai aturan partai, Indra mengatakan, syarat untuk melakukan Munas adalah dorongan dari 2/3 DPD tingkat I di seluruh Indonesia.
Hingga saat ini, Indra mengatakan, sudah ada 10 DPD yang menginginkan untuk segera digelar Munas.
"Kemarin dulu 8 DPD Provinsi dimotori DPD Jateng Wisnu dan Jawa Barat Dedi yang menghadap Wapres sebagai sesepuh minta dukungan untuk Munas. Hari ini saya mendengar tambah 10 DPD sudah bergabung," kata Indra dihubungi suara.com, Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Munas perlu dilakukan karena menurutnya posisi Setya Novanto saat ini sudah membebani partai. Meski ada kalangan internal Partai Golkar yang menganggap posisi Novanto tidak menganggu elektabilitas partai, menurut Indra hal itu terbalik dengan kondisi di publik.
"Faktanya yang kita terima, di media massa, media sosial, diskusi radio dan diskusi lepas, hampir semua mengkritik pimpinan-pimpinan utama Golkar yang tidak mengerti terhadap situasi masyarakat memandang Partai Golkar," ujarnya.
Novanto saat ini sedang melakukan gugatan praperadilan untuk KPK. Ini pula yang dijadikan dasar keputusan rapat pleno Partai Golkar bahwa partai berlambang beringin ini baru akan bersikap setelah ada keputusan dari gugatan praperadilan itu.
Menurut Indra, menang atau tidaknya praperadilan Setya Novanto, hal tersebut akan membuat elektabilitas Partai Golkar turun.
"Jadi menang atau tidak praperadilan SN, saya ikut pada pendapat elektabilitas PG terus meluncur turun. Jalan terbaik ya adakan Munas, dan ini bergantung pada sikap DPD Provinsi. Pertemuan dan kondolidasi yang dilakukan oleh pimpinan DPD Provinsi terus dilakukan dan terus bertambah yang ingin meminta Munas," ujar dia.
Baca Juga: Setya Novanto Klaim Pingsan Usai Tabrakan dengan Tiang Listrik
