Dewan Pimpian Pusat Partai Golkar menggelar pertemuan dengan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dari seluruh Propinsi di Indonesia. Pertemuan yang membahas kondisi Partai Golkar pasca Ketua Umum Setya Novanto ditahan karena menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP tersebut digelar di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).
"Semangatnya hanya satu, Partai Golkar tetap Solid, Partai Golkar senantiasa bersama dalam menghadapi masalah-masalah yang ada," kata Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebelum memulai pertemuan.
Idrus mengatakan selain itu, pada pertemuan ini, akan dibahas juga bagaimana persiapan Golkar dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018 mendatang. Idrus memastikan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan Partai Golkar tetap jalan, akselerasi konsolidasi organisasi, dan persiapan menghadapi Pileg 2019 yang sudah masuk pada tahapan rekrutmen Caleg-caleg.
"Sehingga setelah pertemuan ini tidak ada lagi, ya suara-suara yang berbeda dengan keputusan-keputusan partai yang diambil secara demokratis," kata Idrus.
Namun, pada pertemuan kali ini DPP Partai Golkar juga akan menyampaikan hasil rapat pleno yang dipimpin Ketua Harian DPP Nurdin Halid pada tanggal 21 November 2017 lalu. Pada rapat pleno tersebut dihasilkan lima keputusan, dimana salah satunya menetapkan Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar.
Berikut adalah hasil rapat pleno yang diputuskan dengan mempertimbangkan suasana batin Setya Novanto, suasana batin kader dan suasana batin konstituen;
1. Menyetujui Idrus Marham menjadi Plt Ketum sampai praperadilan
2. Kalau Setya Novanto menang praperadilan, maka Plt berakhir
3. Kalau Setya Novanto kalah, meminta Setya Novanto, mengundurkan diri sebagai Ketum. Kalau Setya Novanto tidak mengundurkan diri, pleno memutuskan Munaslub
4. Keputusan strategis harus melibatkan Ketua Harian, Sekjen, Bendahara, dan ketua koordinator bidang
5. Keputusan soal posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu praperadilan.
