Suara.com - Pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Jakarta, Susaningtyas Kertopati, mengatakan bahwa rencana pergantian Panglima TNI secara administrasi tentunya akan diikuti dengan perubahan kebijakan terkait strategi dan operasional TNI ke depan. Kebijakan Panglima TNI yang baru dipercaya akan mengemban amanat dari Presiden RI untuk diimplementasikan pada semua tingkatan struktur organisasi TNI.
"Kebijakan tersebut akan dirumuskan oleh pejabat TNI yang berwenang sesuai struktur komando di organisasi TNI AD, TNI AL dan TNI AU," kata Nuning di Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Selain perubahan kebijakan yang bersifat internal tentunya juga perubahan yang bersifat eksternal, seperti kebijakan TNI di ASEAN pada tataran regional dan juga pada tataran global nantinya. Kebijakan TNI yang bersifat eksternal juga terkait dengan hubungan kelembagaan dengan birokrasi pemerintah, MPR/DPR, dan seluruh elemen Bangsa Indonesia.
"Perubahan seluruh kebijakan tersebut tidak mudah dan menuntut pejabat TNI yang handal," ujarnya.
Nuning menegaskan bahwa semua pihak mendukung Panglima TNI dalam menentukan siapa saja pejabat TNI yang handal tersebut. Oleh karenanya sangat penting bahwa mutasi pejabat TNI yang baru harus ditujukan untuk mendukung Panglima TNI yang baru.
Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mutasi pejabat TNI yang baru adalah loyalitas. Mutasi pejabat TNI tentu membawa rangkaian yang cukup panjang dalam mata rantai regenerasi Perwira Tinggi TNI hingga Perwira Menengah dan Perwira Pertama TNI. Jika dicermati, maka faktor loyalitas tersebut sangat mempengaruhi mata rantai regenerasi tersebut.
"Faktor loyalitas inilah yang harus dijaga bersama agar TNI tidak terpecah," tambahnya.
Mutasi Pejabat TNI yang tidak selaras dengan kapasitas dan loyalitas tinggi kepada Panglima TNI yang baru dikhawatirkan dapat memecah soliditas TNI. "Kita semua paham agar Jenderal Gatot bersikap bijak dan lapang dada untuk bisa menerima siapa saja pejabat TNI yang akan ditunjuk oleh Panglima TNI yang baru," jelasnya.
Tradisi dan etika TNI yang baik ini perlu diteruskan kepada generasi muda TNI.
Dengan demikian diharapkan DPR dapat segera bekerja menjawab surat Presiden Jokowi agar proses pergantian Panglima TNI dapat berjalan dengan lancar. "Keputusan untuk pergantian Panglima TNI jangan dibiarkan terlalu lama karena implikasinya kepada pejabat TNI lainnya," urainya.
Proses pergantian Panglima TNI yang baru bisa segera dilakukan dan tidak perlu menunggu masa pensiun Jenderal Gatot. Pergantian tersebut tidak perlu dikhawatirkan atau memancing spekulasi. Dari pegalaman TNI selama ini banyak Jenderal yang diganti tanpa harus menunggu masa pensiun. Ketentuan itu juga sesuai dengan amanat UU tentang TNI.
"Jadi prinsipnya, semakin cepat keputusan pergantian Panglima TNI oleh Presiden Jokowi akan semakin baik untuk organisasi TNI secara keseluruhan," tutupnya.
TERPOPULER
