Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menjelaskan mengenai aspek kecocokan tanah dalam kajian awal terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara.
Ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis, Sofyan menjelaskan bahwa aspek kecocokan tanah tersebut menyangkut topografi, bukan daerah banjir, bukan daerah rawa, dan tersedia sumber air yang mencukupi.
"Jadi dinilai aspek kecocokan sebuah kota di luar Jawa. Maka tidak semua tanah cocok, misalnya kalau hujan tidak banjir," ucap Sofyan Djalil yang juga mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.
Pada kesempatan sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyerahkan kajian awal terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1) lalu.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa biaya pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa diperkirakan mencapai lebih dari satu triliun rupiah.
Bappenas juga akan mengembangkan skema pembiayaan dengan melibatkan pihak swasta sehingga tidak hanya bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kajian tahap awal mengenai pemindahan ibu kota negara itu masih berfokus kepada pemilihan lokasi yang mengerucut pada tiga kandidat, yaitu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat adalah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Kota Palangka Raya juga sempat menjadi kandidat bagi ibu kota negara pada era pemerintahan Presiden Soekarno.
TERPOPULER
