Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai isu duit dari calon kepala daerah untuk partai atau yang disebut sebagai mahar politik tidak beretika. Menurut dia, kini perpolitikan Indonesia memprihatinkan.
"Sebetulnya memang kita sudah melampaui batas etika dalam berpolitik. Terutama terkait memakai kendaraan partai politik untuk bisa ikut pertarungan Pilkada," kata Bambang di DPR, Jakarta, Jumat (19/1/2018).
Bambang berharap kekisruhan yang terjadi di internal Partai Hanura bisa menjadi pelajaran bagi semua partai politik yang ada.
Menurut dia, perpecahan di internal Partai Hanura, dipicu tak lain karena kecurigaan ada permintaan mahar politik oleh oknum Hanura terhadap kandidat yang akan diusung dalam Pilkada 2018.
"Ini ke depan barangkali harus ada kesadaran yang tinggi, yang sama. kita menjaga etika berpolitik bahwa demokrasi tak bisa diperjualbelikan. Demokrasi tak bisa ditransaksikan," ujar Bambang.
Bambang mengatakan, perilaku para oknum di partai politik menentukan arah demokrasi Indonesia. Mahar politik, akan merubah demokrasi itu sendiri pada model demokrasi yang negatif.
Bambang berharap, agar ke depan Partai Politik lebih mengutamakan kader sendiri untuk diusung sebagai kandidat di setiap momen pilkada. Tidak hanya itu, dia juga berharap agar setiap kader yang diusung tidak dimintai mahar.
"Karena kalau itu terjadi maka tujuan partai politik dalam melaksanakan demokrasi dan kesejahteraan rakyat akan berubah menjadi (seperti) mendirikan perusahaan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya," tutur Bambang.
"Inilah tujuang kita membangun demokrasi dan tonggak utamanya adalah partai-partai politik, bukan perusahaan-perusahaan yang kemudian diperjualbelikan sahamnya," tambah Bambang.
Baca Juga: Ketua MPR: Istilah Mahar Politik Pojokkan Umat Islam
