Suara.com - Program rumah DP 0 rupiah yang digagas Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno tidak bisa diikuti oleh semua kalangan. Untuk buruh, atau masyarakat yang memiliki penghasilan sebesar upah minimum provinsi DKI Jakarta tidak bisa ikut program ini.
"Tadi beberapa teman di Ciracas kayaknya nggak bisa masuk skema rumah 0 rupiah, karena pendapatan di bawah (persyaratan atau UMP)," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).
Warga yang bisa ikut program ini harus memiliki penghasilan mendekati Rp7 juta perbulan.
Meski begitu Pemerintah DKI tengah mencari solusi untuk pekerja yang gajinya sesuai UMP. Di antaranya membangunkan rumah susun sederhana sewa.
Nantinya, pekerja berpenghasilan UMP bisa menyewa unit rusunawa dengan harga terjangkau. UMP DKI tahun ini Rp3,6 juta perbulan.
"Dulu terpikirkan opsinya dibuatkan rusunawa, jadi mereka menyewa disitu, tapi konsepnya menyewanya itu mungkin yang jangka panjang sekali," kata Sandiaga.
Usulan ini sebelumnya juga pesudah disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Agustino Darmawan.
"Sehingga di ujung penyewaan itu mereka mempunyai opsi untuk memeiliki dengan skema itu," katanya.
Rumah DP 0 rupiah baru mau dibangun di Klapa Village. Proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Daerah Pembangunan Sarana Jaya ini nantinya akan ada 20 lantai dengan 703 unit. Diantaranya 513 tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp320 juta, sedangkan tipe 21 Rp185 juta.
TERPOPULER
