REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami fakta persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. KPK akan meminta informasi kepada nama-nama yang disebut dalam persidangan terkait proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.
Salah satu fakta persidangan pada Kamis (8/2/2018) kemarin adalah munculnya nama dan peran setiap Ketua Fraksi di DPR. Salah satu saksi dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, mengatakan selalu menyampaikan perkembangan pembahasan proyek e-KTP kepada ketua fraksi PDIP. Saat itu, ketua fraksi PDIP dijabat oleh Puan Maharani.
"Tentu saja saksi-saksi yang kita panggil kalau memang ada informasi yang dibutuhkan dari para saksi tersebut," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (9/2/2018).
Dia mengatakan, KPK tidak akan tebang pilih dalam menelisik keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus megakorupsi yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun itu. Lembaga Antikorupsi, kata dia, bakal meminta keterangan semua pihak yang mengetahui rentetan kasus ini.
"Jadi pemanggilan saksi itu tidak karena orang-orang menduduki jabatan tertentu semata, tapi lebih karena ia dipandang mengetahui, mendengar, atau bahkan melihat bagian dari peristiwa pidana yang sedang kita telusuri tersebut," ujarnya.
Meski begitu, Febri mengaku, belum tahu kapan penyidik membutuhkan keterangan Puan untuk mengungkap kasus ini lebih terang.
"Sejauh ini belum ada," katanya.
Sejak awal pengusutan e-KTP, KPK memang tak pernah sekalipun meminta keterangan Puan Maharani. Padahal mantan Ketua Fraksi lain, seperti Anas Urbaningrum, Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa lembaga antirasuah itu dalam skandal proyek e-KTP.
Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap sendiri pernah mengatakan bahwa apapun di komisi dikoordinasikan kepada Ketua Fraksi termasuk e-KTP. Karena itu, kata Chairuman, setiap perkembangan proyek e-KTP selalu dikabarkan ke Ketua Fraksi Golkar saat itu, Setya Novanto. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, sebagaimana dibeberkan Nazarudidn.
"Kami melaporkan perkembangannya (proyek e-KTP) ini bagaimana-bagaimana, sudah sejauh apa. Itu dilaporkan (ke Ketua Fraksi)," kata Chaeruman saat bersaksi untuk Setya Novanto di pengadilan Tipikor Kamis (1/2/2018).
Kejanggalan juga terlihat dari sikap KPK yang hanya memeriksa empat kader PDIP ketika itu, yakni Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey. Padahal PDIP secara partai disebutkan turut diperkaya oleh proyek e-KTP, tapi sekalipun KPK tak pernah meminta klarifikasi kepada Puan Maharani.
Diketahui, dalam dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, disebutkan ada dugaan Rp150 miliar mengalir ke Golkar, Rp150 miliar ke Demokrat, dan Rp80 miliar ke PDIP dari proyek e-KTP. Adapun partai-partai lain turut diperkaya senilai Rp 80 miliar, dari proyek tersebut.
TERPOPULER
