Suara.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan pelayanan perizinan online kepabeanan milik Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Jokowi mengapresiasi inovasi baru yang dibuat oleh Kemenkeu.
"Peluncuran pelayanan kepabeanan online ini adalah suatu perkembangan yang sangat baik," ujar Jokowi saat peluncuran di Gedung PT. Samick Indonesia, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/3/2018).
Jokowi berharap seluruh proses administrasi perizinan bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan masih ada perizinan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu hitungan jam, Jokowi tidak mau memberikan apresiasi.
"Saya tadi nggak tepuk tangan kalau (perizinan) masih bulan dan hari, nggak mau saya tepuk tangan. Tapi kalau begitu sudah jam, nah saya tepuk tangan baru. Setuju nggak?," kata Jokowi.
"Sekali lagi saya minta pak dirjen, syarat-syarat kepabeanan, formulir-formulir kepabeanan dan semua izin-izin perizinan terus dipangkas sebanyak-banyaknya. Supaya tidak lagi bertele-tele," Jokowi menambahkan.
Tetapi presiden mengapresiasi soal izin kemudahan impor untuk tujuan ekspor dipangkas dari 30 hari menjadi satu jam dan penimbunan barang dari 10 hari menjadi satu jam. Kemudian untuk kawasan berikat dari 45 izin dipangkas menjadi 3 izin.
"Izin nomer pokok pengusaha barang kena cukai, 30 hari menjadi 3 hari, jangan tepuk tangan, ini masih (hitungan) hari. Izin nomer pokok itu apa sih? Nanti saya mau cek izin nomer pokok itu apa, kok sampai tiga hari," kata dia.
Mantan Gubernur Jakarta ini menegaskan, pemerintah ingin bersaing dengan negara-negara besar di dunia.
Untuk itu proses administrasi perizinan diharapkan bisa selesai dalam waktu singkat. Sehingga dapat menjadi daya tarik sendiri untuk mendatangkan investasi dari luar.
"Kalau disana cepat, kita lambat, nggak ada yang datang ke sini. Terutama, sekarang ini konsentrasi kita, fokus kita kepada investasi yang tujuannya ekspor," kata dia.
