Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo, asosiasi media dan wartawan, Bawaslu, dan masyarakat pemerhati media, mendeklarasikan netralitas dan independensi pers dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Selasa (10/4/2018).
Deklarasi ini dirasa perlu mengingat tensi politik menjelang Pilkada serentak 2018 di sejumlah daerah kembali meningkat, termasuk di Jabar yang akan menggelar Pilkada serentak di 16 kabupaten/ kota dan 1 provinsi pada Juni, yang dikhawatirkan akan ada pemanfaatan pers, menarik-narik media, bahkan membuat media baru untuk memenangkan politik dengan mencederai nilai luhur pers.
Aher menuturkan, pers berperan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Media cetak, elektronik dan online, selain menyampaikan informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial, dan bertanggung jawab mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak.
"Media harus jadi jembatan atas hak demokrasi masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap penyelenggara Pilkada," tuturnya.
Aher meminta media yang menyediakan rubrik khusus kegiatan kampanye parpol atau paslon berlaku adil dan berimbang. Untuk itu, media dalam penyelenggaraan Pilkada ini berperan aktif dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
"Kebebasan pers menjadi penting sebagai penyedia sumber informasi yang independen untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujar Aher.
Aher berharap, deklarasi peliputan media profesional untuk Pilkada/ Pemilu berkualitas ini memperkuat komitmen media dalam mendukung Pilkada yang jujur, adil, demokratis, damai dan bermartabat khususnya di wilayah Jabar dan Indonesia.
"Semoga sesuai dengan tagline Pilgub Jabar Semarak (semangat, mandiri, ramah dan aksesibel) dan Pilkada serentak Gembira (Gerakan membangun demokrasi yang bermartabat dan adil)," ucap Aher.
Deklarasi yang diucapkan bersama oleh para wartawan berbagai media dan platform, wartawan freelance, dan kontributor ini, bertekad akan menjaga independensi ruang redaksi, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan mewujudkan jurnalisme yang sehat bagi kepentingan masyarakat secara luas. Para awak dan pimpinan media ini juga bertekad menciptakan suasana teduh jelang Pilkada/ Pemilu dengan mengantarkan masyarakat memilih pemimpin terbaik sesuai hati nuraninya.
Meneguhkan kembali batasan yang membedakan secara tegas antara berita dengan iklan, menolak pemuatan pernyataan narasumber yang bermuatan kebencian, SARA, dan menolak segala bentuk hoax dan model kampanye negatif.
Sementara Yosep menyatakan, menyambut baik deklarasi tersebut, karena akan semakin meningkatkan profesionalisme wartawan. Yosef mengungkapkan, ada sejumlah daerah di Jabar yang saat penyelenggaran Pilkada dimanfaatkan oleh oknum wartawan untuk mengeruk keuntungan.
"Di beberapa Kabupeten di Jabar menjadi sarang para wartawan yang 'seram', salah satunya Cirebon, Kuningan dan Bekasi," sebutnya.
Dewan pers selalu mengingatkan kepada berbagai pihak seperti pemerintah daerah agar saat masa kampanye tidak memberikan "THR" kepada wartawan.
"Kami selalu mengingatkan saat masa kampenye ini, khususnya di bulan Ramadan nanti, Pemda agar tidak membeberikan "THR" kepada para wartawan. Jadi jangan memberikan tunjangan-tunjangan karena itu menyalahi aturan dan mencoreng nama baik wartawan. Kami juga akan layangkan surat edaran, yang diperlukan wartawan itu adalah kutipan-kutipan berita," ungkapnya.
TERPOPULER
