REGIONAL:
- Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi standar kesehatan, higiene, serta sanitasi makanan yang ketat.
- Langkah korektif ini bertujuan menjamin keamanan serta kualitas program Makan Bergizi Gratis bagi seluruh penerima manfaat di Indonesia.
- Anggota Komisi IX DPR RI mendorong penguatan sistem pengawasan, transparansi informasi, dan pendampingan berkelanjutan bagi para pelaksana di lapangan.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian sementara dilakukan BGN terhadap SPPG yang terindikasi belum memenuhi standar, baik terkait dugaan keracunan pangan maupun aspek higiene dan sanitasi.
“Langkah korektif ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses penjaminan mutu. Program yang menyasar masyarakat luas, khususnya anak-anak, memang harus dijaga kualitas dan keamanannya,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).
Netty menilai fokus BGN pada pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) merupakan langkah penting untuk memastikan setiap layanan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
Meski demikian, Netty mengingatkan penguatan kualitas harus diiringi dengan pendampingan yang memadai kepada para pelaksana di lapangan.
“Selain penindakan, perlu juga ada pembinaan dan pendampingan agar pelaksana program dapat memenuhi standar yang ditetapkan secara berkelanjutan,” kata Netty.
Netty menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG, terutama terkait isu keamanan pangan.
“Keamanan makanan adalah hal yang sangat sensitif. Karena itu, transparansi informasi dan respons cepat terhadap setiap kejadian menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Netty.
Ia mengapresiasi adanya tren penurunan jumlah SPPG bermasalah dalam beberapa pekan terakhir, yang menunjukkan adanya perbaikan di lapangan.
“Perbaikan yang terjadi harus terus dijaga dan diperkuat, sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Netty.
Netty sekaligus mendorong penguatan sistem pengawasan dan standarisasi operasional agar implementasi program MBG ke depan dapat berjalan lebih merata dan berkualitas di seluruh wilayah.
“Yang kita jaga bukan hanya keberlangsungan program, tetapi juga kualitas layanan dan keselamatan penerima manfaat,” ujarnya.
TERPOPULER