Jalan Tol Diklaim Punya Jokowi, PKS: Utang Dibebankan ke Rakyat

Suara.com - Tokoh gerakan #2019GantiPresiden sekaligus Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyindir adanya spanduk yang bertuliskan "Jalan Tol Pak Jokowi". Mardani pun menyinggung utang negara yang bengkak sampai Rp 4.000 triliun.

Mardani berkicau di Twitternya, @MardaniAliSera setelah ada nettizen yang menuliskan larangan kelompok pendukung #2019GantiPresiden yang dilarang lewat jalan tol. @Seno8Aji juga singgung soal utang negara.

"Kalian para pendukung #2019GantiPresiden harusnya malu lewat Jalan Tol Pak Jokowi. Harusnya kalian dilarang lewat. Dan jika kalian tetap ingin ganti, selamat menikmati utang Rp 4.000 Triliun. Biar rasa @MardaniAliSera," kicau @Seno8Aji.

Lalu kicauan itu dibalas oleh Mardani yang mendoakan kelak ada presiden baru yang mampu melunasi utang negara. Minimal, lanjut Mardani terus menguranginya.

"Jalan Tol di klaim milik pribadi, sementara utang Rp 5.000 T di bebankan ke rakyat pendukung #2019GantiPresiden? Sahabatku, doakan kami agar pemimpin baru yang akan datang dapat melunasi utang negara yang semakin bengkak, minimal terus menerus menguranginya. Terimakasih," kicau Mardani.

Kehebohan "Jalan Tol Pak Jokowi" itu dimuali saat adanya spanduk dari kelompok #2019GantiPresiden yang meminta para pemudik yang setuju terpilihnya presiden baru pada Pilpres 2019 mendatang untuk membunyikan klakson sebanyak 3 kali.

Serelah itu muncul spanduk yang bertuliskan "Selamat hari raya Idul Fitri 1439 H. Pendukung #2019GantiPresiden, Anda sedang melewati jalan Tol Pak Jokowi". Foto spanduk itu terpajang di media sosial.

Utang negara diklaim terus berkurang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang Indonesia terus mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Untuk kue ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto di Indonesia saat ini sebesar Rp14.000 triliun.

Ani mengatakan jika pada tahun sebelumnya utang Indonesia berada pada angka 2,99 persen, tahun lalu turun menjadi 2,55 persen, dan tahun ini kembali turun menjadi 2,19 persen.

“Sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang keuangan, setiap tahun kita tidak boleh utang lebih dari 3 persen dari total kue ekonomi kita,” kata Ani seperti ditulis, Minggu (27/5/2018).

Masih berdasarkan UU Keuangan, dikatakannya, batas maksimum utang total tidak boleh lebih besar dari 60 persen dari PDB dalam negeri. Oleh karena itu, jika melihat PDB Indonesia sekitar Rp14.000 triliun, batas maksimum utang bisa mencapai Rp8.400 triliun.

”Padahal sekarang utang kita sekitar Rp4.000 triliun,” katanya.

Terkait hal itu, ia menyayangkan pernyataan mengenai utang negara yang seakan-akan memojokkan pemerintah.

“Utang ini bukan seenaknya Menteri Keuangan, semua sudah diatur dalam undang-undang,” katanya.

Selama ini, dikatakannya, utang masa lalu Indonesia juga telah dibayarkan tetapi ada pengajuan utang baru. Utang baru tersebut dampak dari neraca perdagangan dalam negeri yang mengalami defisit.

“Untuk diketahui, penerimaan negara yang di antaranya berasal dari pajak dan hibah sebesar Rp1.890 triliun, sedangkan untuk kebutuhan belanja negara sekitar Rp2.200 triliun. Pada prinsipnya kita mengalami defisit sekitar Rp325 triliun,” ujarnya.