Suara.com - Partai Demokrat mengklaim melakukan sebuah terobosan dengan mengusulkan sebuah koalisi alternatif. Caranya dengan memasangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilpres 2019.
Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menjelaskan koalisi alternatif terobosan dari politik terbangun terpola sejak 2014. Koalisi alternatif itu sifatnya kerakyatan.
"Koalisi kerakyatan harus dibangun untuk membuat terobosan politik yang baik dan benar," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari dalam pernyataan persnya, Selasa (3/7/2018).
Demokrat menilai JK sosok yang saling mendukung dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 2003-2004 dan bersama dalam proses rekonsiliasi konflik.
Sementara Agus Yudhoyono merupakan sosok muda dengan pengetahuan militer dan administrasi yang dapat mendukung ekonomi kreatif. Apalagi 40 persen masyarakat di Indonesia merupakan generasi milenial.
Imelda menuturkan wacana pasangan JK-AHY muncul usai Pilkada Serentak 2018, yakni pada 28 Juni 2018 dan didukung suara dari bawah, sementara majelis tinggi Partai Demokrat belum memutuskan.
Keputusan koalisi, kata Imelda, akan disampaikan menjelang pemenuhan persyaratan pilpres awal Agustus 2018 dengan melihat koalisi petahana dan oposisi.
Dalam koalisi, dikatakannya, SBY menekankan pentingnya membangun visi dan misi bersama serta sikap saling percaya tanpa harus mengunci dan membatasi pergerakan partai.
"Kalau dengan koalisi tidak bisa lagi menyatakan menolak, itu yg membuat kami parpol merasa sudah dikunci," tutur Imelda.
Partai Demokrat menilai politik sangat cair sehingga sebaiknya memberikan peluang untuk ketua umum partai yang berharap menjadi capres berpindah-pindah koalisi.
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai terdapat hal yang perlu dipertimbangkan JK apabila menyambut positif koalisi alternatif tersebut, seperti perpecahan dalam Golkar. Ia berpendapat apabila Jusuf Kalla berkeinginan berpasangan dengan Agus Yudhoyono, sebaiknya dipastikan internal Golkar solid terlebih dahulu.
TERPOPULER
