Pengamat dan Komisi IV DPR: Hasil Kerja Mentan Patut Diapresiasi

Suara.com - Angota Komisi IV DPR, Inas Nasrullah Zubir, dinilai tidak paham dengan kondisi pangan di Tanah Air. Beberapa pernyataannya dianggap menyalahkan menteri pertanian, bila ada masalah terkait impor.

Seperti pernyataan terakhir, yang diungkapkan Jumat (21/9/2018), disebut,  mentan harus bertanggung jawab terkait gaduh impor. Hal ini dinilai tak relevan, mengingat masalah impor juga ada pada domain kementerian lain.

Pada pernyataannya itu, Inas menyatakan tidak percaya dengan data BPS yang dipakai Kementan sebagai dasar penetapan produksi tahunan.

Peneliti Pusat Studi Bencana, Institut Pertanian Bogor (IPB), sekaligus Koordinator Nasional Indonesia Food Watch, Pri Menix Dey, meragukan pernyataan Inas netral dalam masalah ini. Menurutnya, Inas seharusnya bertanya mengapa Kementrian Perdagangan berkeras mengeluarkan izin impor dan menanyakan amanat UU No 9 tahun 2006, mengenai Sistim Resi Gudang yang merupakan tanggung jawab Menteri Perdagangan, yang sampai sekarang belum ada.

"Itulah yang harus dikritik dan pertanyakan oleh anggota dewan asal Hanura tersebut," ujar Menix.

Menurutnya, sebagian besar pengamat dan anggota dewan Komisi IV mengapresiasi kerja Menteri Pertanian,  Andi Amran Sulaiman dan keberhasilan program Kementan. Mentan dinilai telah menunjukkan kerja maksimal dalam menjaga stok ketersediaan pangan, dan produksi di sektor pertanian masih dianggap optimal.

Sebagai contoh mengenai anggaran, pengamat kebijakan publik Digipol Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP, menilai, Kementan selama ini telah optimal dalam mengelola anggaran. Ia memberi contoh beberapa komoditas pertanian, mampu mewujudkan keberhasilan panen sehingga mendukung ekspor untuk menambah pendapatan negara.

Indikator lainnya bisa dievaluasi dari meningkatnya nilai tukar petani (NTP) sebagai bentuk kesejahteraan.

Pandangan di atas dikemukakan anggota Komisi IV DPR, Mindo Sianipar, Jumat (21/9/2018), yang juga menyampaikan, Amran menunjukkan hasil kerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui capaian produksi di beberapa subsektor pertanian yang baik.

"Kalau sektor pertanian masih positif, cukup bagus produksinya, bisa kontribusi yang maksimal buat sumber devisa negara," ujarnya.

Mindo mengungkapkan, di bawah kendali Amran, sektor pertanian seolah menjadi investor lokal yang menyumbangkan keuntungan finansial sangat besar.

"Kalau secara kerja menjaga kecukupan dari komoditas pertanian, Amran sudah bekerja menjaganya dengan baik. Seharusnya ikut didorong oleh lintas sektor instansi lainnya agar semakin baik," ucap Mindo.

Soal andil produksi beras nasional, Mindo beranggapan, kerja Amran patut mendapat apresiasi. Hal Itu bisa ditelusuri melalui data Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebutkan penyebab inflasi per Juli 2018.

"Data itu kan menunjukkan kerja Kementerian Pertanian cukup bagus. Artinya, kebutuhan produksi beras cukup di tingkat konsumsi pasaran, sehingga memengaruhi harga yang tidak bergejolak dan naiknya nilai tukar petani sebagai indikator kesejahteraan," kata Mindo.

Pada kesempatan lain, anggota Komisi IV DPR, Endang Srikarti Handayani, menyampaikan soal beras, yang mana Amran dan jajarannya disebutnya pasti memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Nanti kan tinggal dipaparkan, apa ada sinkronisasi berdasarkan perhitungan BPS. Tapi yang patut diapresiasi bahwa, mentan sudah menunjukkan tecapainya peningkatan hasil produksi komoditas pertanian, apalagi sudah ada ekspornya," ujar Endang.

Selaras dengan rekannya di Komisi IV DPR, Michael Wattimena menuturkan, panen produksi padi bisa dikategorikan baik. Bahkan, Amran berani menjamin bahwa panen padi tetap aman di musim kemarau.

"Artinya, stok beras cukup aman kalau dilihat dari aspek panennya. Mentan punya data panen padi berapa banyak, dan data yang diterbitkan Kementan katanya luas tanam padi bertambah, itu bisa diperhitungkan waktu untuk kecukupan ketersediaan beras," ungkapnya.

Michel mengatakan, selama ini belum ada kinerja yang tidak wajar dari Amran terkait urusan produksi pertanian. Oleh sebab itu perlu dukungan, khususnya yang berhubungan dengan stok beras.

Terkait sektor pertanian, BPS mencatat ada pertumbuhan yang lebih baik untuk nilai tukar petani, sebesar 0,89 persen pada Agustus, dibandingkan Juli tahun ini. Nilai Tukar Petani (NTP) khusus tanaman pangan naik 1,28 persen pada Agustus 2018, dibangdikan Juli 2018.

Mengacu data Perum Bulog, jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 18 September 2018 mencapai 2,24 juta ton, jauh di atas batas aman stok CBP sekitar 1-1,5 juta ton.

Selain itu, ada stok beras di penggilingan, mengacu hasil survei Kementan per minggu II September 2018 mencapai 1,48 juta ton. Belum lagi stok beras di masyarakat lainnya, seperti di tingkat rumah tangga dan para pedagang.

Berdasarkan Aram I 2018 (BPS-Ditjen TP), perkiraan luas panen padi Januari  hingga Agustus mencapai 12,18 juta ha, dan prediksi luas panen Oktober hingga Desember mencapai 3,82 juta ha.