Suara.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Polri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).
Hal itu ditujukan sebagai bentuk komitmen pemerintah mewujudkan seleksi CPNS 2018 yang aman, transparan dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Menteri PANRB Syafruddin menjelaskan bahwa penandatanganan oleh empat instansi tersebut untuk memastikan bahwa tidak akan ada gangguan selama pendaftaran CPNS berlangsung.
"Apa yang diupayakan dan dihasilkan adalah betul-betul murni, dan tidak ada satu hal pun yang mengganggu ataupun direkayasa oleh pihak-pihak lain," kata Syafruddin di Gedung KemenpanRB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (28/9/2018).
Oleh karenanya, selain mengajak Mendikbud dan BKN, KemenpanRB pun meminta Polri untuk turut terlibat dalam menjaga jalannya CPNS 2018.
Meskipun menurut Syafruddin, BKN telah memiliki fasilitas IT yang mumpuni, akan tetapi peran Polri dalam mencegah kecurangan-kecurangan selama CPNS 2018 berlangsung pun sangat dibutuhkan seperti mencegah adanya calon ataupun joki.
"Kami mohon kepada bapak Kapolri dan jajaran untuk mengantisipasi melalui operasi besar-besaran tentu melalui cyber pungli dan sebagainya menggunakan alat-alat teknologi canggih untuk bisa menangkap para-para pelaku," ujarnya.
MoU itu sendiri ditandatangani langsung oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara.
Penandatanganan MoU itu pun disaksikan langsung oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kapolri RI Jenderal Tito Karnavian dan Kemenpan RB Syafruddin.
Baca Juga: Hari Pertama Dibuka, Ratusan Ribu Pelamar CPNS Serbu SSCN BKN
