Infografis
Suara.com - Debat capres sesi pertama baru saja digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam. Pada debat pertama itu membahas masalah, penegakkan hukum, HAM dan terorisme.
Sepanjang sesi debat berlangsung, dua kubu baik pasangan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saling lempar pertanyaan maupun pernyataan.
Tim Suara.com mencoba merangkum sejumlah pernyataan dari kedua pasangan calon di debat capres itu melalui CEK FAKTA. Karena beberapa pernyataan perlu dicek kebenarannya. Pernyataan apa saja, simak rangkumannya.
1. Jokowi Kutip ICW Bilang Caleg Eks Koruptor Banyak di Gerindra
Jokowi mengklaim Partai Gerindra yang diketuai rivalnya—Capres Prabowo Subianto—paling banyak mengajukan calon legislator pada Pemilu 2019 dari kalangan mantan narapidana koruptor.
Saat mengajukan klaimnya dalam debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Kamis (17/1) malam, Jokowi menyebut mempunyai data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW.
Faktanya:
Data ICW yang diperbarui tanggal 10 Januari 2019, menyebutkan terdapat 40 caleg eks napi koruptor yang tersebar di tingkat nasional (DPR RI), provinsi, sampai kabupaten/kota.
Dalam data yang dirilis ICW tersebut, Partai Gerindra bukan yang paling banyak menyetor eks koruptor menjadi caleg.
Baca Juga: Kondisi Semakin Baik, Ustadz Arifin Ilham Dikabarkan Boleh Pulang
Partai Gerindra berada di posisi kedua bersama Partai Hanura, setelah Partai Golkar. Gerindra dan Hanura sama-sama memunyai 6 caleg eks koruptor. Sementara Partai Golkar terdapat 8 caleg eks koruptor.
Namun, berdasarkan daftar caleg tetap KPU yang dipublikasikan September 2018, Partai Gerindra memunyai caleg eks koruptor paling banyak, yakni 6 orang.
Data KPU tersebut merujuk pada gugatan sejumlah napi koruptor yang menjadi bacaleg diloloskan Bawaslu. Belakangan, Mahkamah Agung juga membatalkan PKPU 20/2018 yang melarang eks napi koruptor menjadi caleg, karena dianggap bertentangan dengan UU Pemilu.
Akhirnya, KPU meloloskan seluruh caleg eks napi koruptor. Menurut data KPU, total ada 38 caleg eks koruptor. Jumlah tersebut terdiri dari 12 caleg DPRD Provinsi dan 26 caleg DPRD kabupaten/kota.
Kesimpulan:
Partai Gerindra bukan yang paling banyak memunyai caleg dari kalangan eks napi koruptor bila merujuk data ICW. Namun, berdasarkan data resmi KPU, maka Jokowi benar bahwa Partai Gerindra terbanyak memunyai caleg dari kalangan eks napi koruptor.
