REGIONAL:
- Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, mengkritik sikap pemerintah Indonesia karena belum mengecam serangan AS dan Israel terhadap Pemimpin Tertinggi Iran.
- Faisal menilai kebijakan luar negeri Presiden Prabowo keliru, mencontohkan pidato PBB tentang keamanan Israel dan keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian Trump.
- Menurut pengamat, serangan terhadap Iran dapat memperkuat solidaritas domestik Iran, sementara pemerintahan tetap berjalan meski pemimpin tertinggi meninggal dunia.
Suara.com - Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang belum mengeluarkan kecaman atas serangan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Ia menilai sikap Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai “blunder besar” dalam kebijakan luar negeri.
Faisal menilai pemerintah Indonesia seharusnya segera mengeluarkan kecaman atas serangan terhadap Iran yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi militer negara tersebut.
Menurutnya, sebagai negara yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak agresi militer, Indonesia semestinya bersikap tegas terhadap tindakan tersebut.
"Seharusnya yang dilakukan Presiden Prabowo itu pertama, mengutuk serangan Amerika dan Israel yang dilakukan terhadap Iran," ujar Faisal dalam diskusi bersama mantan pimpinan KPK, Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP dikutip Sabtu (7/3/2026).
Faisal juga menilai sikap pemerintah yang belum mengeluarkan kecaman resmi menunjukkan adanya kekeliruan dalam kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo.
"Kalau saya lihat dari awal, memang kebijakan Presiden Prabowo ini blunder, keliru dalam isu Palestina," tegasnya.
Ia mencontohkan pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September tahun lalu yang menyinggung pentingnya menjamin keamanan Israel.
Pernyataan tersebut dinilai menimbulkan kontroversi di tengah konflik yang terjadi di Gaza.
Selain itu, Faisal juga menyoroti keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan melibatkan sejumlah negara termasuk Israel.
"Jadi aneh. Kita satu lembaga dengan negara yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) melakukan genosida terhadap bangsa Palestina," kritik Faisal.
"Dan anggotanya itu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sudah dinyatakan sebagai penjahat perang oleh ICC, harus ditangkap," katanya menambahkan.
Faisal juga menilai langkah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dengan menargetkan pemimpin tertingginya merupakan kesalahan strategi.
Menurutnya, tindakan tersebut justru memperkuat solidaritas rakyat Iran terhadap pemerintahnya.
"Ketika berhadapan dengan musuh asing, mereka sangat solid. Itu sudah dibuktikan," jelasnya.
Ia menambahkan, meski menghadapi embargo sejak 1979, Iran tetap mampu mengembangkan kekuatan militernya secara mandiri, termasuk teknologi rudal dan pesawat nirawak.
Di sisi lain, Faisal menyebut sistem pemerintahan Iran tetap berjalan meski pemimpin tertinggi wafat karena terdapat mekanisme kepemimpinan sementara yang dipegang presidium yang terdiri dari presiden, ketua mahkamah agung, dan ulama yang ditunjuk.
Faisal menambahkan, sikap Indonesia yang belum menyampaikan kecaman dalam situasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Indonesia tidak sepenuhnya independen dalam menentukan sikap politik luar negeri.
TERPOPULER