Suara.com - Dalam kunjungannya ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019) hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menerima banyaknya keluhan perihal kemacetan di daerah itu.
Karenanya, pemerintah menurut Jokowi memutuskan untuk membangun jalan tol mulai dari Cileunyi-Garut-Tasik (Cigatas).
"Saya sampaikan, saya mendapatkan banyak keluhan mengenai kemacetan Garut, Tasikmalaya, menuju Cileunyi. Sudah diputuskan tahun ini akan dibangun jalan tol Cigatas, Cileunyi-Garut-Tasik," ujar Jokowi saat menyerahkan 257 sertifikat wakaf di Masjid Besar Cibatu, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).
Jokowi mengatakan, pembangunan jalur tol Cigatas itu merupakan hadiah dari pemerintah untuk masyarakat Garut dan Tasikmalaya. Karenannya, ia berharap tidak ada lagi keluhan masyarakat perihal kemacetan.
"Ini adalah hadiah untuk masyarakat Garut dan Tasikmalaya yang saya cintai. Jangan sampai nanti ada suara-suara masuk ke saya pak gubernur macet, macet, macet," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan pembangunan jalan tol akan dimulai tahun 2019 ini. Mengingat pemerintah sudah menetapkan lokasi pembangunan jalan tol.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Basuki Hadimuljono mengatakan, rencana pembangunan Jalan Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar) saat ini memasuki tahap penentuan lokasi.
"Perkembangan pembangunan Jalan Tol Cigatas itu sedang penentuan lokasi dan akan ditenderkan pada tahun 2019. Penentuan lokasinya nanti kami ajukan kepada Pak Gubernur," kata Basuki usai menghadiri Upacara Hari Bakti PU di halaman Gedung Sate Bandung, Senin (3/12/2019)..
Menurut dia, pendanaan pembangunan jalan tol di Pulau Jawa, termasuk Bandung-Banjar ini berupa investasi karena kondisi ekonomi di Pulau Jawa sudah berkembang pesat.
"Jadi untuk pembangunan di jalan tol di Jawa ini kebanyakan investasi, karena kan Jawa ini sudah berkembang," kata Basuki.
Proyek-proyek infrastruktur di pulau Jawa, menggunakan dana investasi. Pada tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasi anggaran sebesar Rp 110,7 triliun.
Adapun anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan sekitar Rp 40 triliun, bendungan dan irigasi sekitar Rp 35 triliun, cipta karya sekitar Rp 20 triliun dan perumahan sekitar Rp 9 triliun. Sisanya untuk pembiayaan di Balitbang, BPSDM dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
"Prioritas 2019 kami harus memastikan bahwa semua proyek berjalan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Tahun 2019 ada 18 bendungan yang akan selesai, terakhir tahun 2022 semua proyek infrastruktur selesai," tuturnya.
TERPOPULER
