Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku mendukung usulan yang disampaikan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo agar pemerintah rutin menggelar razia secara besar-besaran terhadap keberadaan buku yang mengandung ajaran komunisme dan ideologi terlarang lainnya. Terkait hal itu, Ryamizard menganggap usulan Prasetyo itu sangat berlebihan. Sebab, mengaku tidak lagi ada gelegat munculnya ideologi marxis tersebut di Indonesia.
"Enggak usah (ada paham) komunis lagi. Kalau mereka enggak tidak berbuat apa-apa enggak masalah. Ini rapat sana, rapat sini. Bukan kita enggak tahu rapat apa. Itu mau apa? Biasa saja lah," ujar Ryamizard usai menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Alasan Ryamizard usulan dari Jaksa Agung untuk memberangus buku beridelogi kiri itu karena dianggap sangat berbahaya. "Iya lah (bahaya)," tegasnya.
Dia pun melarang agar masyarakat membaca buku-buku yang mengandung ajaran komunis tersebut lantaran dianggap bisa mengajarkan seseorang untuk memberontak. Sebab, Ryamizard mengaku tidak suka dengan adanya pemberontakan yang pernah dilakukan Partai Komunis Indonesia dahulu kala.
"Saya sudah sampaikan kemarin, tidak usah suka komunis. Komunis di Rusia, China, teman semua kok, enggak ada masalah. Yang kami enggak suka itu yang berontak. Kita tidak tiga kali lho, tahun 1926, 1948, 1965," ucap dia.
Lebih lanjut, Ryamizard mengaku telah mereduksi terkait adanya gerakan PKI yang hendak kembali muncul di tanah air. Dia berharap, tidak ada lagi masyarakat yang terpaparan ajaran yang dibawa Karl Marx tersebut.
"Ini masalah dendam, dendam itu. Ini kita kecilkan lagi, kalau gede susah lagi. Belum lagi paham radikal. sama itu. saya ngerti, bahaya negara ini," sambungnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengusulkan untuk melakukan razia buku yang mengandung ajaran komunisme dan ideologi terlarang lainnya secara besar-besaran. Usulan tersebut berkaitan setelah disitanya beberapa buku di sejumlah tempat.
"Saya usulkan kalau mungkin ya lakukan razia besar besaran saja," kat Prasetyo saat di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2019)
