REGIONAL:
Suara.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan mengundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam sidang Tanwir yang digelar pada 15-17 Februari 2019 di Bengkulu.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, Jokowi dan Prabowo diundang sebagai tokoh nasional, bukan sebagai capres.
"Beliau (Jokowi-Prabowo) diundang bukan dalam kapasitas sebagai capres. Karena kalau capres kita undang, kemudian diselenggarakan di kampus, itu tidak sesuai dengan aturan. Kalau beliau menyampaikan visi dan misi sebagai capres di kampus itu bertentangan dengan UU pemilu. Sehingga sekali lagi beliau kita undang sebagai tokoh nasional," ujar Mu'ti dalam jumpa pers di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (11/2/2019).
Prabowo dijadwalkan akan berpidato pada tanggal 15 Ferbruari pukul 13.30 WIB. Sementara Jokowi akan dijadwalkan pada 16 Februari 2018 pukul 13.30 WIB.
Menurut Mu'ti, keduanya akan berpidato dengan tema yang sama yakni beragam yang mencerahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Harapan kami beliau berdua dapat menyampaikan pokok pokok pikiran bagaimana agama itu hadir dan lebih bermakna dalam praktik penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia.
Mu'ti menambahkan, sidang Tanwir dalam organisasi Muhammadiyah, merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah muktamar.
"Dan sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Muhammadiyah, sidang Tanwir dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode," Mu'ti menjelaskan.
Untuk diketahui, sidang Tanwir Muhammadiyah yang akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sidang itu akan membahas empat agenda, di antaranya berkaitan dengan persoalan organisasi, keumatan, kebangsaan dan progres atau dinamika persyarikatan Muhammadiyah baik di level nasional maupun level pimpinan wilayah.
Adapun peserta sidang Tanwir berasal PP Muhammadiyah, pimpinan wilayah seluruh Indonesia, dan pimpinan ortom tingkat pusat dan para peserta Tanwir yang terdiri dari ketua sekretaris di tingkat pusat serta peninjau dan tokoh dari institusi.
TERPOPULER