Suara.com - Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menyebutkan, sepanjang 2015 hingga 2018 terdapat 997 berita bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat.
Septiaji menuturkan, hoaks yang paling banyak beredar adalah hoaks yang berkaitan dengan politik kemudian disusul hoaks soal agama.
"Lebih dari separuhnya hoaks terkait politik. Hoaks yang paling banyak muncul isinya politik, disusul hoaks soal agama. Hoaks yang paling banyak beredar adalah terkait foto dan narasi, fotonya apa narasinya apa," kata Septiaji dalam diskusi bertema Pers Lawan Hoaks Pemilu 2019.
Septiaji menyebutkan, hoaks paling banyak beredar di Facebook kemudian disusul WhatsApp dan Twitter.
Bahkan secara gamblang Septiaji menyebutkan, hoaks politik yang paling mendominasi, yang paling banyak menjadi target adalah pasangan Capres-Cawapres 01 Jokowi - Maruf Amin sebanyak 75 hoaks di 2018, sementara 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebanyak 54 hoaks.
Meski secara angka lebih besar, namun Septiaji menegaskan bahwa angka tersebut tidak selalu mempengaruhi seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh hoaks tersebut.
"Ini angka, belum menunjukan tingkat kerusakan, contohnya ada satu hoaks yang dampaknya tidak besar, namun ada hoaks lain yang justru dampaknya sangat besar. Hoaks politik ini merusak rasionalitas pemilih," tutur Septiaji.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menyebutkan, beredarnya hoaks menjadi tantangan berat bagi pihaknya menjelang pesta demokrasi seperti sekarang ini.
"Saat ini kita sedang menghadapi maraknya disinformasi, ini menjadi tantangan berat kita untuk melawan hoaks di Pemilu ini," kata Abhan.
Pihaknya meminta media massa berperan aktif dalam memerangi hoaks agar tidak menimbulkan kerusakan bahkan hingga memakan korban jiwa.
"Kita harap, media massa bisa memberikan pemahaman yang utuh. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menangkal berita-berita hoaks di Pemilu 2019 ini," ucap Abhan.
Selain menangkal hoaks, pihaknya juga akan menempatkan pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna memastikan Pemilu 2019 berjalan secara aman.
"Puncaknya pemilu ada di TPS saat pemungutan suara, saat ini kami sedang menyiapkan pengawas TPS, mereka akan menjadi ujung tombak kami dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu," tutur Abhan.
Disamping menempatkan pengawas di TPS, pihaknya juga terus mengawasi pendistribusian logistik Pemilu baik ke pelosok daerah maupun ke luar negeri.
"Kami juga melakukan pengawasan terhadap logistik baik dalam maupun luar negeri," pungkasnya.
TERPOPULER
